Jangan Ada Korupsi di Desa

Jangan Ada Korupsi di Desa

Oleh: Novita Puspasari, HC. Kita menjadi saksi bahwa otonomi, alih-alih menyejahterakan masyarakat, justru menjadi alat bagi sebagian orang untuk memperkaya diri sendiri. Kita menjadi saksi bahwa otonomi turut mendesentralisasi moral hazard ke tingkatan-tingkatan yang lebih rendah, ke lebih banyak orang. Otonomi daerah, contohnya, banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi berbagai pihak. Paska implementasi UU No. 32 […]

Model Bisnis Sosial untuk BUMDes

Model Bisnis Sosial untuk BUMDes

Oleh: Firdaus Putra, HC. Permendesa No. 4/ 2015 menyebut Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial (Pasal 19). Istilah bisnis sosial ini merupakan kata kunci untuk memahami modus operandi BUMDes yang saat ini ramai didirikan di desa-desa. Tentu saja istilah bisnis sosial harus kita pahami sebagai paradigma umum yang mengkerangkai model usaha […]

Implementasi UU Desa, Akademisi Harus Terlibat

Implementasi UU Desa, Akademisi Harus Terlibat

Oleh: Novita Puspasari, HC. The first governments to respond to any new realities are local governments-in large part because they hit the wall first. (David Osborne dan Ted Gaebler dalam Reinventing Government) Desa kembali menjadi sorotan dengan keluarnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan seperangkat peraturan pendukungnya. Apa istimewanya desa sehingga […]