Implementasi UU Desa, Akademisi Harus Terlibat

Oleh: Novita Puspasari, HC.

The first governments to respond to any new realities are local governments-in large part because they hit the wall first. (David Osborne dan Ted Gaebler dalam Reinventing Government)

Desa kembali menjadi sorotan dengan keluarnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan seperangkat peraturan pendukungnya. Apa istimewanya desa sehingga perlu dibuat UU Desa?. Pertanyaan ini mungkin berkecamuk di benak sebagian masyarakat Indonesia saat mendengar maraknya berita tentang UU Desa akhir-akhir ini. Salah satu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mungkin dapat menjawabnya. Data BPS tahun 2011 menunjukkan bahwa pada tahun 2011, 63,21% komposisi penduduk miskin ada di desa. Dengan UU Desa, diharapkan masyarakat desa akan berdaya, mandiri dan sejahtera sehingga pada gilirannya angka kemiskinan akan turun dan desa akan menjadi motor penggerak bagi pembangunan nasional. Sungguh tujuan yang sangat mulia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar (24/11 /2014) mengatakan desa saat ini menjadi komunitas mandiri dan memiliki peranan penting di hadapan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Sebagai komunitas, McKnight (1996) berpendapat bahwa desa lebih memahami masalah yang mereka hadapi dibandingkan otoritas yang lebih besar, sehingga solusi-solusi permasalahan yang timbul lebih riil dan dapat diimplementasikan. Selain itu, menurut Osborne dan Gaebler (1992), komunitas tidak hanya memberikan ‘pelayanan’ namun menyelesaikan masalah, dan komunitas lebih fleksibel dan kreatif dibandingkan birokrasi yang gemuk. Dikenal sebagai ‘kantong’ kemiskinan sekaligus sebagai komunitas menjadikan desa diberikan perlakuan istimewa dengan dibuatkan UU yang mengatur tata kelola pemerintahannya sendiri sekaligus sebagai diberi kewenangan sebgai entitas yang mengelola keuangannya sendiri.

Harapan besar akan keberhasilan pembangunan nasional diletakkan di pundak sekitar 72.000 desa yang ada di Indonesia. Jika UU Desa ini berhasil diimplementasikan, Indonesia akan maju dengan gemilang. Sebaliknya jika UU Desa ini gagal diimplementasikan, maka akan terjadi kemubaziran masal penyerapan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana memastikan keberhasilan pengimplementasian UU Desa?. Pertanyaan yang sulit dijawab, karena banyak pihak yang terlibat dalam proses pengimplementasian UU Desa ini. Berbagai pihak yang terlibat sebaiknya tidak memperkeruh proses implementasi UU Desa. Sebaliknya, berbagai pihak dengan berbagai profesi ini dapat memberikan sumbangsih positif guna memastikan keberhasilan penerapan UU desa.

Adalah kaum terdidik bernama akademisi yang juga dapat memberikan kontribusi positif pada era pengimplementasian UU Desa. Mengapa akademisi?, karena akademisi memiliki fungsi sebagai ‘jembatan’ antara ilmu pengetahuan dengan praktik, antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Akademisi dapat memberikan kontribusi dalam hal transfer pengetahuan dan pendampingan, pengawasan dan penelitian.

 

Transfer pengetahuan dan pendampingan

Dalam Pasal 128 No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, dinyatakan bahwa pendampingan desa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibantu oleh tenaga pendamping profesional dan atau pihak ketiga. Pasal ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pihak luar, termasuk akademisi untuk dapat membantu pendampingan di desa. Pendampingan yang dimaksud dapat dilakukan saat pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan laporan-laporan keuangan desa.

Dibutuhkan pihak yang memiliki kemampuan analitis dan teknis di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan teknik dalam proses pembuatannya. Akademisi yang memiliki kemampuan analitis dan teknis yang memadai, dapat memberikan jasanya dengan mentransfer pengetahuan yang dimilikinya lewat serangkaian penyuluhan/pelatihan dan atau pendampingan. Pasal 93 UU No.6 Tahun 2014 sekaligus memperkuat peluang akademisi untuk berkontribusi sebagai pihak ketiga. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kerjasama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

 

Pengawasan

Menurut Pasal 1 Permendagri No. 7 Tahun 2008, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan implementasi UU Desa berdasarkan Pasal 112 UU No.6 Tahun 2014 ada di tangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Derah Kabupaten/Kota dan kecamatan. Menurut Pasal 44 ayat 1 Permendgri No. 113 Tahun 2014 pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa.

Selama ini kita mengetahui ada beberapa jenis auditor pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan. Pada tingkat eksternal terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan di tingkat internal ada Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP). Sayangnya sumber daya manusia sebagai auditor pemerintah masih kurang memadai. Dari kebutuhan sekitar 40.000 auditor untuk Inspektorat, misalnya, yang tersedia baru sekitar 11.000 orang. (Kompas, 26/3/2015). Akan sangat sulit untuk memaksimalkan fungsi pengawasan jika jumlah pengawas tidak memadai dan jumlah desa yang harus diawasi sangat banyak.

Di sini peran akademisi sebagai pihak yang independen diperlukan. Akademisi, dapat membuat lembaga independen yang berfungsi sebagai watch dog untuk mengawasi proses pembangunan desa. Objek pengawasan diantaranya adalah administrasi pemerintahan desa (termasuk di dalamnya kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa dan kekayaan desa), dan urusan pemerintahan desa.

 

Penelitian

Menurut Cooper dan Schindler (2006), penelitian atau riset adalah penyelidikan apapun yang tersusun dan dijalankan untuk memberi informasi bagi pemecahan masalah. Implementasi undang-undang yang baru dijalankan menjadi objek bagi banyak penelitian selama ini. Penelitian merupakan media untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi undang-undang.

Akademisi yang ada di Perguruan Tinggi tentu tidak asing dengan penelitian. Perguruan Tinggi memiliki tugas yang terangkum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi idealnya memberi manfaat bagi pembangunan bangsa Indonesia. Dalam era implementasi UU Desa, desa dapat menjadi objek bagi berbagai penelitian yang dilakukan oleh akademisi. Tidak menutup kemungkinan penelitian-penelitian multi disiplin dapat lahir. Luaran penelitian-penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuatan kebijakan terkait desa di kedepannya.

Akademisi yang selama ini dikenal tinggal di menara gading pengetahuan, sudah saatnya menyingsingkan lengan, turun ke desa, membantu mengawal proses pembangunan desa. Mengutip salah satu pernyataan KH. Ahmad Dahlan, ‘Intelektualisme pasti menuntut setidaknya dua hal; berpikir kritis dan terlibat’. []

*Tulisan telah dimuat sebelumnya di Harian Satelit Post

**Penulis adalah Staf Riset dan Pengembangan Kopkun Institute dan Dosen FEB UNSOED, Purwokerto.

Short URL: http://bit.ly/1KR00HR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.