Masihkah Koperasi Soko Guru Ekonomi Indonesia?

Refleksi Hari Koperasi 12 Juli 2015

Oleh: Anis Saadah, HC.

Hari Koperasi

Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia mencetuskan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia. Itu artinya koperasi sebagai penyangga utama perekonomian tanah air. Dengan nilai-nilai yang terkandung seperti daya bantu diri (self help) dan gotong royong (collectivism) sesuai dengan watak budaya Indonesia.

Tepatnya 12 Juli 68 tahun lalu semua gerakan koperasi berkumpul dan bertekad menyatukan gerakan koperasi dari seluruh pelosok di Indonesia. Pertemuan di Tasikmalaya itu menghasilkan wadah yang disebut Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Melalui dinamika dan perubahan sebanyak lima kali, akhirnya sekarang bernama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) yang hingga hari ini menjadi wadah gerakan koperasi di Indonesia. Dan tanggal kelahiran organisasi itulah diperingati sebagai Hari Koperasi.

Bukan perkara mudah mewujudkan cita-cita Bung Hatta menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia di tengah arus neoliberalisme dan pasar bebas. Persaingan bebas membuat manusia saling berkompetisi dengan sengit. Bahkan mereka saling memangsa satu sama lain untuk kepentingan-kepentingan ekonomi masing-masing.

Hal itu akhirnya membentuk paham darwinisme sosial dimana peradaban manusia dilihat sebagai aspek seleksi antara mereka yang berhasil dan yang tidak. Atau dalam bahasa lain, hukum rimba, siapa yang kuat dia yang akan menang. Sedang yang lemah akan hilang ditelan sejarah. Lantas bagaimana koperasi bisa menjadi obat penawar sistem pasar kapitalistik tersebut? Dan sekaligus menjadi soko guru perekonomian negeri ini?

Koperasi dan UMKM

Dilhat dari capaian pertumbuhan, koperasi menyumbang 2% (2014) dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu merupakan bukti riil bahwa koperasi masih jauh dari harapan sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Jumlah koperasi sebanyak 206.288 buah menunjukkan adanya hal yang salah, dimana besarnya jumlah tidak sebanding dengan kontribusinya. Pantas kita curiga jangan-jangan koperasi-koperasi tersebut hanyalah papan nama yang berserakan yang hidup segan mati tak mau. Wacana Menteri Koperasi AAGN Puspayoga yang akan membubarkan 60 ribuan koperasi bisa mengonfirmasi kecurigaan itu.

Sebagai komparasi adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang kontribusinya mencapai 60, 34% dari PDB (2015). Jumlah UMKM sebanyak 57,89 juta unit atau 99,99 persen dari total jumlah pelaku usaha nasional. Dalam menyerap tenaga kerja, UMKM berkontribusi sebesar 96,99 persen. Artinya 96 dari 100 orang bekerja di sektor UMKM. Hal ini menunjukkan UMKM merupakan peyangga utama atau soko guru perekonomian Indonesia. Terbukti ketika krisis ekonomi tahun 1998 UMKM dianggap sebagai katup penyelamat ketika banyak perusahaan besar melakukan pemutuhan hubungan kerja atau PHK.

Meskipun berada dalam satu payung dibawah Kementerian Koperasi dan UMKM, namun terdapat perbedaan yang begitu mencolok kedua sektor tersebut dalam kontribusinya terhadap PDB. Data di atas menggambarkan yang menjadi tulang punggung ekonomi sebenarnya bukanlah koperasi melainkan UMKM. Lihat saja 99,99 % dari total usaha di Indonesia merupakan usaha rakyat atau sering disebut ekonomi kerakyatan.

Peran Koperasi

Meski demikian besar, sayangnya sektor UMKM yang 90% adalah Usaha Mikro (2015) hanya menang dalam jumlah. Usaha-usaha informal, individual dan kaki lima itu lemah karena tidak adanya basis kelembagaan yang kuat. Pelaku usaha mikro tersebut memiliki status rentan karena tidak terlembaga. Padahal serapan tenaga kerja sektor mikro mencapai 102.241.486 pekerja atau sebesar 90.98% dari angkatan kerja.

Pelaku usaha mikro itu sering menghadapi kendala seperti kesulitan mengakses modal usaha, pemasaran dan teknologi produksi, standar kesehatan, izin usaha dan lain sebagainya. Dan di sanalah koperasi harusnya berperan. Bila Hatta membayangkan soko guru ekonomi Indonesia adalah koperasi, sedangkan riilnya adalah UMKM, maka seharusnya koperasi menjadi soko guru pelaku UMKM negeri ini. Sehingga secara tidak langsung koperasi menjadi soko guru ekonomi Indonesia. Logika berpikir inilah yang bisa membenarkan pernyataan Bung Hatta itu.

Sayangnya sering terjadi di lapangan koperasi justru berkompetisi dengan pelaku UMKM. Keberadaan keduanya seperti dua sisi mata uang, yang seharusnya menjadi satu hembusan nafas dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Seharusnya koperasi mendukung dan menambal berbagai kelembagan UMKM. Di sisi lain hal itu dapat mengurangi citra negatif koperasi di Indonesia.

Data di atas menggambarkan juga bahwa selama ini koperasi tidak terintegrasi dengan para pelaku UMKM. Hal itu disebabkan karena pola pembangunan koperasi di Indonesia salah sejak zaman Orde Baru. Pembangunan koperasi dulu menggunakan pendekatan fungsional-ofisialisasi. Dimana koperasi dicangkokkan di bawah lembaga/ instansi/ perusahaan swasta. Sehingga hari ini kita banyak melihat Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan dan jenis lainnya. Hasilnya koperasi tidak menyatu dengan kehidupan ekonomi masyarakat (UMKM, khususnya Usaha Mikro).

Sekali koperasi beranggotakan pelaku Usaha Mikro, seringnya itu sama dengan rentenir yang menggunakan Badan Hukum Koperasi. Banyak sekali kita jumpai di pasar-pasar tradisional yang mana mereka menawarkan kredit kecil dan cepat. Satu sisi memang menolong, namun hal itu menyiratkan pelaku Usaha Mikro tidak terlayani dengan baik oleh perbankan yang resmi dan koperasi yang baik.

Jebakan Kotak Ofisial

Prinsip koperasi yang dikeluarkan oleh International Cooperative Alliance atau ICA pada 1995 salah satunya menyebut keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip keterbukaan inilah yang harus didorong sehingga koperasi tidak hanya beroperasi di bawah gedung instansi pemerintah/ swasta. Koperasi harus terbuka kepada seluruh unsur masyarakat, terlebih kepada pelaku Usaha Mikro.

Koperasi adalah model demokrasi ekonomi yang ideal untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun keberadaan koperasi yang tidak dibarengi dengan dampak sosial nyata akan nampak seperti zombie. Koperasi itu akan nampak badan tanpa ruh di dalamnya. Karena kehilangan ruh, koperasi-koperasi menjadi rakus dan berusaha dengan cara kapitalistik. Sehingga sebagian koperasi saat ini tidak ada bedanya dengan korporasi swasta, yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh banyak orang, namun dengan tujuan sama: mencari laba sebanyak-banyaknya.

Demokrasi dalam koperasi yang berupa prinsip one man one vote harus diikat kuat dengan nilainya. Nilai-nilai itu adalah: keadilan, kejujuran, kesetiakawanan, kesetaraan dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai itulah yang harus menjadi sumber inspirasi dimana dan bagaimana koperasi harus berperan, yakni pada sektor UMKM negeri ini.

Perjalanan 68 tahun bukan waktu yang singkat bagi gerakan koperasi di Indonesia. Cita-Cita Bung Hatta untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi di tanah air masih jauh dari harapan. Maka apa yang harus dilakukan adalah menyatukan tujuan dalam hembusan nafas dalam mencapai kesejahteraan bersama antara koperasi dan UMKM. Koperasi sebagai soko guru UMKM, UMKM sebagai soko guru ekonomi Indonesia, maka koperasi menjadi soko guru ekonomi Indonesia itulah intinya. []

Short URL: http://bit.ly/1KR00Yg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.