• March 17, 2018
Menawarkan Model Pengawasan Quadruple Helix

Mendasarnya permasalahan rentenir berbadan hokum koperasi menjadi isu yang penting untuk benar-benar mendapatkan solusi. Kekhawatiran tersebut yang kemudian menjadi titik awal mengapa diselenggarakannya kopi darat (kopdar) oleh Jaringan Kerja Purwokerto Kota Koperasi (JKPKK) dengan tema: “Saat Masyarakat Menilai Koperasi sama Dengan Rentenir, Apa yang Harus Dilakukan?”. Acara tersebut diselenggarakan pada hari kamis, 15 maret 2018 di Ruang Auditorium Library kampus IAIN Purwokerto.

Acara dimulai pada pukul 15.30 yang disambut oleh Ahmad Muttaqin selaku Direktur Pusat Studi Agama dan Kebudayaan, menyampaikan bahwa koperasi adalah bentuk perekonomian yang selaras dengan visi IAIN yakni  “Unggul dan Islami dalam Mewujudkan Masyarakat yang Berkeadaban”.  Melalui diskusi Kopi Darat ini menjadi  bagian dari peran IAIN Purwokerto membangun kebudayaan ekonomi koperasi yang sangat sejalan dengan nilai-nilai islam”. Katanya lagi, “saya mendukung penuh dengan adanya diskusi-diskusi mengenai koperasi ini”. Beliau juga berharap agar diskusi dan kolaborasi antara JKPKK dengan IAIN dapat terjalin terus.

Novita Puspitasari, mewakili dari Jaringan Kerja Kota Koperasi menyampaikan bahwa kopdar yang sudah berjalan beberapa kaliini bagian dari bentuk sinergi dari seluruh stakeholder.  Mulai dari pemerintah, intelektual, praktisi koperasi dan masyarakat. Katanya, melalui kopdar ini akan melahirkan pemikiran dan gerakan-gerakan baru untuk memberikan daya dukung terhadap terwujudnya kota koperasi.

Pada sesi diskusi, sebagai moderator dipandu oleh Mulkan Putra Sahada selaku Peneliti di Kopkun Institute. Dengan tiga narasumber yang menyampaikan dari sisi yang berbeda. Pembicara tersebut adalah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Disnakerkop) dan juga Akademisi.

Rosi yang merupakan Deputi Edukasi OJK menyampaikan, “sebenarnya OJK tidak memiliki peran dan kewenangan secara langsung untuk menangani koperasi. Sebab, koperasi menjadi wewenang penuh dari Kementerian Koperasi dan UKM atau Dinas Koperasi dan UKM di daerah dan provinsinya masing-masing”. Selanjutnya Rosi  menyampaikan mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap investasi bodong dan pemahaman masyarakat mengenai koperasi dan lembaga jasa keuangan yang akan diakses oleh masyarakat.

Selain itu, Rosi juga memperkenalkan mengenai Satgas Investasi sebagai metode dalam memberantas investasi bodong yang merugikan masyarakat. Dalam penjelasannya tersebut, Rosi juga menjelaskan karakter investasi bodong, cara menghindari penipuan dan contoh-contoh lembaga jasa keuangan yang pernah ditangani oleh OJK.

Dinas Koperasi dan UKM diwakili oleh Kuswandi selaku Kasi Pengawasan menyampaikan, “sebenarnya, saya jengkel mendengar bahwa koperasi dikonotasikan dengan rentenir. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa praktik rentenir ini masih ada. Bahkan kata Pak Bupati, zaman Rasulullah pun sudah ada praktik itu. Buktinya ada anjuran untuk menghindari riba”. Kemudian beliau melanjutkan, “pemerintah Banyumas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghilanhkan aktifitas rentenir, apabila dari masyarakat masih ada yang menemukan silahkan segera lapor ke dinas”.

Pemberantasan Rentenir menggunakan Model Quadruple Helix

Dani Kusumastuti, kebagian menjadi pembicara terakhir. Beliau mengajukan model pengawasan menggunakan model quadruple helix. Beliau menyampaikan, “seolah-olah pemerintah hanya ingin bekerja sendiri, tidak ingin melibatkan masyarakat secara serius. Akan tetapi, nanti apabila terjadi kekurangan dalam pengawasan, alasan klasiknya adalah minimnya sumberdaya yang dimiliki”.

Dani, yang juga Dosen di IAIN Purwokerto perlunya ada sinergi multipihak dalam pemberantasan rentenir. Beliau yakin, akan sangat sulit apabila tidak adanya kolaborasi. Terlebih, justru masyarakat lah yang terlibat dan berinteraksi langsung dengan keberadaan koperasi-koperasi tersebut.

 

 

Katanya, “akan sangat enak dilihat, jika: pemerintah membuat kebijakan yang efektif, kalangan intelektual memberikan pemikiran yang membangun, pelaku bisnis menjalankan bisnisnya dengan sehat dan juga masyarakat memberikan partisipasi dengan menjadi anggota dan bertransaksi di koperasi tersebut.”.

Dalam sesi tanya jawab, ada beberapa penanya dan menyampaikan argumennya. Diantaranya adalah Firdaus yang menanyakan apakah memungkinkan dibentuknya satgas pemberantasan rentenir. Ali yang menanyakan mengapa di masyarakat masih memandang negatif pada koperasi. Fuad, menyampaikan semakin merebaknya gerakan bebas rentenir yang kemudian menjurus pada antipati terhadap koperasi.

Kemudian pada termin kedua, Damar menyangsikan masih minimnya regulasi dari pemerintah terhadap rentenir, dan juga memberikan otokritik koperasi belum serius menjangkau masyarakat bawah. Anggit, menyampaikan harapan agar ada kolaborasi yang baik dengan komunitas dari OJK dan Dinkop UKM yang semakin berkembang di Banyumas.

Terakhir, disimpulkan oleh moderator dan sekaligus mendeklarasikan diri agar mulai hari ini tidak memandang koperasi adalah rentenir. Hal tersebut dibuktikan dengan partisipasinya dalam kemajuan koperasi, melalui menjadi anggota, transaksi di koperasi atau hanya sekadar mendukung setiap aktifitas koperasi tanpa adanya rasa berburuk sangka. []

Materi Paparan:

  1. Materi Otoritas Jasa Keuangan unduh klik di sini
  2. Materi Model Pengawasan Quadruple Helix unduh klik di sini
Short URL: http://bit.ly/2G2Xean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.