• August 25, 2015
Kopkun Institute Gelar Lokakarya Koperasi

Bekerjasama dengan Panita Hari Koperasi Kab. Banyumas, Kopkun Institute gelar Lokakarya Integrasi Koperasi dengan UMK di Banyumas. Lokakarya ini diselenggarakan pada 25 Agustus 2015 di Restoran Kemangi. Hadir sebagai narasumber pemantik adalah M. Arsyad Dalimunte, HC. (Praktisi), Kuswandi (Dinperindagkop Banyumas) dan Rahab, M.Si. (Akademisi FE Unsoed. Lokakarya diikuti oleh 100an peserta yang merupakan delegasi berbagai jenis koperasi di Banyumas. Kegiatan itu dibuka oleh dr. Budhi Setiawan selaku Wakil Bupati Banyumas.

Lokakarya itu berangkat dari tema besar Peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2015 mengambil “Memperkokoh Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian”.  Dalam pidatonya Menteri Koperasi AAGN Puspayoga menyitir beberapa praktik teladan koperasi dunia. Beliau mencontohkan koperasi di Finlandia yang memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sampai 60%. Angka itu menyiratkan bahwa koperasi sudah betul-betul menjadi sokoguru perekonomian Finlandia.

Bagaimana dengan koperasi di tanah air? Data tahun 2014 yang dilansir Kementerian Koperasi dan UKM RI menyebut kontribusi koperasi terhadap PDB baru pada kisaran 2%. Sebagai pembanding, data tahun yang sama, kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 56%. Bila demikian, maka sesungguhnya sokoguru ekonomi Indonesia adalah para pelaku UMKM tersebut.

UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Usah Mikro merupakan usaha yang memiliki kekayaan maksimal 50 juta rupiah dengan omset tahunan maksimal 300 juta. Sedangkan Usaha merupakan usaha yang memiliki kekayaan  dari 50 juta sampai 500 juta dengan omset 300 juta sampai 2,5 milyar rupiah. Di atasnya masuk dalam golongan Menengah dan Besar.

Data menyebut bahwa UMKM menyerap hampir 97% lapangan kerja di Indonesia. Kemudian 70% UMKM merupakan para pelaku Usaha Mikro. Di lapangan Usaha Mikro tersebut wujudnya beraneka rupa mulai dari: penjual bakso, sate, warung makan, warung kelontong, pedagang kaki lima, tukang becak, tukang ojek, kuli bangunan dan seterusnya. Yang oleh banyak kalangan aneka ragam usaha rakyat itu disebut sebagai ekonomi kerakyatan.

Secara kasat mata perbedaan mencolok data tersebut menggambarkan ada permasalan kronis pengembangan koperasi di Indonesia. Juga mengindikasikan bagaimana pegembangan koperasi tidak terintegrasi dengan UMKM. Bila terjadi integrasi antara keduanya, maka dapat dipastikan pencapaian UMKM akan seiring dengan pencapaian koperasi atau sebaliknya.

Tesis Pertama

Mengapa hal itu terjadi? Kita harus menengok kembali bagaimana pola pengembangan koperasi di masa sebelumnya. Bila kita merujuk di masa Orde Baru, pengembangan koperasi sangat intensif dengan Inpres No.4 Tahun 1973 yang memerintahkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh tanah air. Inisiasi awalnya bermula dari pemerintah atau yang dikenal dengan tahap ofisialisasi.

Dalam rencana panjangnya, sampai waktu yang cukup akan dilakukan tahap selanjutnya yakni de-ofisialisasi, artinya koperasi mandiri dan otonom. Sayangnya sebelum masuk tahap de-ofisialisasi, Indonesia terkena krisis moneter. Dampaknya banyak KUD rontok karena belum mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Di zaman Orde Baru juga koperasi-koperasi fungsional tumbuh berkembang. Sebutlah Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Karyawan Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Dosen (Kopdos), Koperasi Mahasiswa (Kopma) dan sebagainya. Koperasi-koperasi fungsional tersebut berkembang pesat di hampir setiap instansi negeri dan swasta.

Alhasil, pengembangan koperasi-koperasi fungsional membuat koperasi menjadi berjarak dengan para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Koperasi-koperasi fungsional yang beroperasi di dalam instansi-instansi dengan sendirinya jarang membuka keanggotaan kepada masyarakat luas. Masyarakat luas dalam hal ini adalah yang sebagian besar para pelaku Usaha Mikro tersebut. Dengan demikian maka bisa dipahami mengapa pencapaian koperasi di Indonesia tidak sejalan dengan capaian UMKM di Indonesia.

Tesis Kedua

Bila nyatanya UMKM merupakan sokoguru ekonomi Indonesia, maka apakah ideal “Koperasi sebagai Sokoguru Ekonomi Indonesia” masih relevan? Masih relevan dengan jalan koperasi harus menggeser arah pengembangannya dari fungsional menjadi terbuka bagi masyarakat luas. Dampak sosial-ekonomi keberadaan koperasi harus tak boleh berhenti dan berputar-putar di lingkungan instansi negeri dan swasta semata.

Agar koperasi menjadi sokoguru ekonomi Indonesia maka koperasi harus menjadi sokoguru bagi UMKM di Indonesia. Lebih khusus lagi menjadi sokoguru bagi UMK di masyarakat. Sederhananya adalah layanan usaha koperasi harus menyentuh ke UMK-UMK di masyarakat. Layanan usaha itu misalnya simpan-pinjam, pemasaran produk (pertanian, kerajinan tangan, kerajinan makanan, dll) UMK dan layanan lainnya.

Sayangnya hal tersebut tidak terjadi secara massif. Hanya sedikit koperasi yang memiliki integrasi kuat layanannya dengan pelaku UMK. Hal ini boleh jadi karena UMK dipandang sebagai segmen yang beresiko tinggi. Sebagian besar Usaha Mikro misalnya tak memiliki aset yang bisa dijaminkan. Mereka juga masih mengelola usahanya dengan cara tradisional dan tanpa pencatatan keuangan.

Tesis Ketiga

Meski demikian menggeser paradigma integrasi koperasi dengan UMK bukan mustahil dilakukan. Beberapa koperasi telah melakukan ini misalnya melalui kredit kecil atau micro finance. Beberapa juga menerima produk UMK di toko-toko koperasi. Beberapa yang lain menjadi tulang punggung UMK misalnya dalam bentuk koperasi produksi.

Apa yang perlu dilakukan hanyalah mensistematisir praktik teladan (best practice) yang ada di lapangan. Juga perlu melacak praktik gagal (failed practice) sebagai bahan belajar bersama mengapa hal tersebut gagal. Yang sampai pada ujungnya, kita mempunyai model handal yang bisa diadaptasi banyak koperasi-koperasi lainnya untuk mengintegrasikan diri dengan UMK di masyarakat luas.

Short URL: http://bit.ly/1KkRCFy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.