Mengukur Capaian Koperasi

Oleh: Firdaus Putra, HC.

Direktur Kopkun Institute dan Peneliti Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I)

Soal cara mengukur capaian koperasi, berbagai kalangan berdebat terkait indikatornya. Kementerian Koperasi dan UKM awal 2018 lalu merilis peningkatan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tahun-tahun sebelumnya hanya di kisaran 1,7 persen, lalu naik menjadi 4,48 persen atau setara dengan 452 trilyun rupiah.

Meski naik signifikan, sebagian yang lain menganggap indikator PDB tak bisa dijadikan alat ukur untuk koperasi. Pasalnya, koperasi itu berbeda dengan perusahaan lainnya. Ukuran yang dianggap lebih pas memotret koperasi misalnya dengan indikator PEARLS.Indikator komposit itu meliputi Protection, Effective financial structure, Asset quality, Rates of return and cost, Liquidity dan Signs of growth.
Ada juga yang lebih setuju melihatnya dari segi rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA). Yakni suatu nilai efisiensi layanan koperasi dibanding dengan layanan dari perusahaan lain. Sebagai contoh, bila seorang anggota beli beras sekilo di toko lain harganya 10 ribu rupiah, sedang di koperasi Rp. 9.500, maka selisih 500 rupiah itu dianggap sebagai manfaat promosi tersebut.

Lantas bagaimana seyogyanya kita mengukur capaian koperasi di republik ini yang 12 Juli mendatang berusia 71 tahun?

Kebijakan dan Pengukuran
Sebelum kita mengukur capaiannya, kita harus memahami targetnya. Hal itu bisa diturunkandari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Atau bisa juga dari Kebijakan Nasional Perkoperasian (KNP). Logisnya, KNP merupakan hasil sinkronisasi dari RPJMN.

Sayangnya, sampai saat ini kita belum memiliki KNP atau yang dalam istilah generiknya disebut sebagai National Cooperative Policy (NCP). Negara-negara lain memiliki NCP, yang dirumuskan secara bersama-sama antara pemerintah dengan gerakan koperasi. Sebagai contoh yang terdekat adalah negeri jiran, Malaysia.

Pada NCP Kedua Malaysia yakni periode 2011-2020 secara tegas menargetkan kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 10 persen pada tahun 2020. Dari ancangan makro itu diturunkan ke berbagai sektor strategis koperasi dengan angkanya masing-masing. Di sana NCP dirumuskan secara tripartit: pemerintah, institut koperasi dan organisasi gerakan koperasi.

NCP yang tunggal akan membuat gerakan koperasi dan pemerintah berjalan padu. Itu berbeda dengan kondisi Indonesia hari ini. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai lembaga gerakan koperasimemiliki ancangan “2045 Koperasi sebagai Pilar Negara”. Di sisi lain Kementerian Koperasi dan UKM sedang lakukan “Reformasi Total Koperasi” yang isinya tiga langkah strategis, yakni reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan. Ironi bukan, masing-masing lembaga miliki ancangan strategisnya sendiri-sendiri.
Dimensi Koperasi
Lalu soal ukuran mana yang sahih untuk digunakan, hemat saya semuanya sahih dan perlu digunakan bersamaan. Logikanya ketiga ukuran itu merupakan cara pandang kita melihat dimensi-dimensi koperasi.

Ada tiga dimensi koperasi yang bisa kita sepakati bersama. Pertama dimensi mikro organisasi, yakni melihat koperasi sebagai asosiasi individu(people based association, ICA, 1995). Mereka berasosiasi untuk memperoleh manfaat tertentu. Alatnya yakni rasio promosi ekonomi anggota. Menegasikan variabel ini akan membuat koperasi kehilangan raison d’etre-nya.

Kedua, dimensi meso organisasi, yakni melihat koperasi sebagai sebuah perusahaan yang sama dengan lainnya. Kaidah-kaidah perusahaan harus digunakan secara kaprah sebagaimana mestinya. Misalnya berapa turn over-nya, nilai asetnya, return on investment dan berbagai rasio lainnya. PEARLS yang digunakan gerakan koperasi kredit adalah contoh baik dalam hal ini.

Ketiga, dimensi makro organisasi, yakni meletakkan koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi sebagaimana pasal 33 UUD 1945. Indikator makro itu misalnya kontribusi terhadap PDB, serapan tenaga kerja dan lainnya.

Makro ke Mikro
Lantas bagaimana kita merumuskan targetnya? Ada dua logika, pertama, dari mikro ke makro. Artinya kontribusi terhadap PDB dibaca hanya sebagai imbas aktivitas layanan koperasi kepada anggotanya. Atau yang kedua, dari makro ke mikro. Yakni membuat target besarnya untuk kemudian diturunkan ke level berikutnya.

Dari dua cara itu, dari makro ke mikro lah yang hemat saya lebih berdaya dorong. Mengapa? Yang pertama meskipun lebih nampak “koperasi banget”, berangkat dari filosofi koperasi sebagai asosiasi individu, namun takmendorong perubahan secara massif. Alih-alih, yang pertama hanya meletakkan entitas koperasi sebagai residu dari proses pembangunan ekonomi.

Sedangkan cara kedua membuat koperasi pro-aktif dalam proses pembangunan ekonomi di negeri ini. Tentu saja, target makro itu akan memberi energi dorong pada gerakan koperasi untuk mencapainya. Toh, bila kita capai target makro, maka yang meso dan mikro pun pasti tercapai.

Untuk memulai itu, gerakan koperasi dan pemerintah harus duduk bersama dan bersepakat dengan satu dokumen National Cooperative Policy lebih dulu. Sehingga ujung dan pangkalnya menjadi jelas dan tak perlu lagi debat kusir. Tahun ini dan mendatang adalah momen yang tepat untuk menyusunnya. []

Telah diterbitkan di Kompas Cetak 12 Juli 2018

 

Short URL: http://bit.ly/2N8uDQQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.