Daya Ungkit Kolaborasi BUMDes dan Koperasi

Oleh: Firdaus Putra, HC.

Badan Usaha Milik Desa kaprahnya disebut BUMDes mulai beroperasi di berbagai wilayah tanah air. BUMDes lahir dari amanat UU Desa dengan dukungan kuat berupa Dana Desa. Tujuannya seperti Nawa Cita Ketiga, “Membangun Indonesia dari pinggiran”.

Saat kebijakan politik (policy) sudah diketok, selanjutnya birokrasi bekerja untuk mewujudkannya. Dalam praktiknya, tak sedikit Pemerintah Desa (Pemdes) yang gagap operasionalkan BUMDes. Sebabnya mudah dipahami, biasa bekerja di koridor birokrasi pemerintahan, sekarang dituntut di ruang kewirausahaan. Di situ tentu butuh waktu penyesuaian yang tak sebentar.

Di sisi lain, keberadaan BUMDes dilihat sebagai ancaman potensial oleh gerakan koperasi tanah air. Sebabnya, sebagian koperasi beroperasi di wilayah pedesaan. Sebab lain, negara dianggap meninggalkan koperasi yang dulu sempat menjadi favorit, paling tidak di zaman Orde Baru. Kegelisahan itu mengemuka saat Konggres Koperasi di Makassar, Juli 2017 lalu.

Padahal model keduanya menjejak di ruang yang sama: ekonomi sosial. Yakni sebuah madzhab ekonomi yang tujuannya bagi kesejahteraan masyarakat. Tentu saja dalam konteks itu, BUMDes dan koperasi bisa disebut sebagai saudara laiknya kakak dan adik. Koperasi sebagai kakak dan BUMDes, yang lahir belakangan, sebagai adik.

Tak elok bila kakak-adik bertengkar saat tujuannya sama: bagaimana membangun dan mengupayakan kesejahteraan rumah bersama: desa. Perlu upaya kreatif-solutif untuk mencari ruang dan titik temu keduanya.

Sutoro dan Suroto

Ada dua nama yang menjadi ikon dalam perdebatan antara BUMDes dan koperasi. Sutoro, merupakan aktivis desa, melihat keterbatasan daya dukung koperasi karena hanya berorientasi pada kesejahteraan anggotanya semata. Tentu saja pandangan terbatas itu bisa kita pahami karena yang bersangkutan berada di ruang lain; Yang tak mengetahui adanya model social co-operative, misalnya.

Di sisi lain adalah Suroto, aktivis koperasi, melihat BUMDes bisa terjebak pada korporatisasi di level desa. Sebabnya karena Permendes No. 4/ 2015 mengatur Badan Hukum unit usaha BUMDes hanya Perseroan Terbatas (PT) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pandangan itu juga bisa dipahami karena yang bersangkutan berada di ruang lain; Yang tak melihat adanya skema private-public partnership, misalnya.

Tegangan kreatif dua tokoh itu sering mengemuka di berbagai diskusi, off line pun on line. Sebenarnya antara keduanya memiliki titik temu. Sutoro, misalnya, sudah mulai mengelaborasi ruang kolaborasi antara BUMDes dengan koperasi. Katanya, BUMDes dapat lakukan penyertaan modal pada koperasi. Sedang Suroto, tak berbeda jauh, ia usulkan agar Pemdes dirikan apa yang ia sebut sebagai “Koperasi Publik”. Yakni koperasi yang permodalannya sebagian disokong dari Pemdes dan sebagian lain oleh anggota.

Titik temu pandangan dua tokoh itu sebenarnya telah mengerucut dan sudah dapat dioperasionalkan. Kolaborasi antara BUMDes dan koperasi adalah mungkin, bahkan niscaya. Lantas, bagaimana pola atau skemanya?

Ideal Ekonomi Sosial

BUMDes dan koperasi sama madzhabnya, ekonomi sosial (social economy). Bila kita gunakan istilah lain yakni demokrasi ekonomi. Sebuah model tata milik, kelola serta distribusi yang diselenggarakan oleh, dari dan untuk komunitas. Medan gravitasinya adalah komunitas dengan pusat gravitasinya yaitu demokrasi.

Ideal type itu harus menjadi pijakan kakak dan adik sebagai common ground. Praktika-praktika yang tak cerminkan ideal type merupakan penyimpangan. Misalnya saja, Sutoro melihat banyak koperasi yang dimanfaatkan segelintir elit organisasi (elite capture) untuk perkaya diri. Di sisi lain, Suroto melihat kemungkinan terjadinya pencaplokan sumberdaya saat BUMDes terintegrasi dengan holding nasionalnya. Ia contohkan pengalaman Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) yang alami demutualisasi menjadi bank swasta.

Dengan memijak pada ideal type madzhab ekonomi sosial itu, baik BUMDes dan koperasi dapat saling benchmark satu sama lain. Di sisi lain, dapat saling koreksi bahwa tujuan adanya (raison d’etre) adalah bagi kesejahteraan sosial. Dalam kesamaan tujuan itu, waktu yang akan buktikan model mana yang lebih tangkas dan produktif. Atau boleh jadi perkawinan silang di antara keduanya menghasilkan ketangkasan (agility) dengan tingkat produktivitas lebih tinggi. Boleh jadi.

Penyertaan Modal (Bergulir)

Ambillah contoh di Banyumas, untuk tingkatkan kesejahteraan, para perajin gula jawa (penderes) dapat dirikan koperasi produksi. Setelah koperasi itu berbadan hukum, seperti maklumat PP No. 33/ 1998 dan Permenkop No. 11/Per/M.KUKM/IX/2015, BUMDes dapat lakukan penyertaan modal kepadanya. Maka akselerasi modal terjadi dan kapasitas pembelian gula penderes oleh koperasi naik. Hasilnya, penderes dapat lepas dari tengkulak.

Contoh lain misalnya BUMDes lakukan penyertaan modal pada Koperasi Unit Desa (KUD) yang miliki usaha ritel. BUMDes tak perlu bersusah payah untuk membangun dan memulainya dari awal. Cukup meminta KUD membuka cabang layanan di desa tersebut. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, keberlanjutan usaha lebih mungkin tercipta. Klausul-klausul harga bisa mereka sepakati bersama.

Cara yang lain bisa saja masyarakat dirikan koperasi difasilitasi Pemdes. Setelah berbadan hukum, BUMDes lakukan penyertaan modal. Model bisnisnya dapat disesuaikan sedari awal agar sesuai kebutuhan masyarakat. Dan tentu saja, seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama menjadi anggota. Idealnya tak perlu lakukan mobilisasi, cukup promosi aktif koperasi kepada masyarakat.

Skema penyertaan itu bisa seperti tawaran Sutoro, 60% dari BUMDes dan sisanya adalah anggota koperasi. PP dan Permenkop itu mengatur bahwa pemodal, sebutan bagi pihak yang menyertakan modal di koperasi, tak punya hak suara. Namun, pemodal bisa terlibat dalam mengelola, bila mau. Yang pasti, pemodal terlibat dalam pengawasan operasional usaha. Koperasi juga diwajibkan untuk melaporkan perkembangan usaha kepada pemodal.

Dengan keterbukaan koperasi, anggota bisa bertambah saban waktu. Mereka memiliki kesempatan yang sama memodali koperasi lewat instrumen Simpanan Saham atau lainnya. Makin banyak anggota, makin besar partisipasi modal dari masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, di tahun ketiga atau kelima, BUMDes bisa menarik sebagian penyertaan modalnya, menjadi tersisa hanya 20%.

Dana segar itu dapat BUMDes investasikan kembali pada jenis koperasi lainnya. Polanya sama, bila modal masyarakat sudah cukup kuat, BUMDes tarik sebagian penyertaannya dan sisakan sebagian sebagai fungsi kontrol. Pola itu bisa dilakukan berulang kali pada jenis koperasi berbeda dalam bentuk revolving fund. Pada titik itu BUMDes menjadi semacam fund management yang lakukan investasi di banyak perusahan berlainan sektor. Keunggulannya adalah: menyebar resiko, memperluas manfaat dan balas jasa yang berkelanjutan.

Daya Ungkit Kolaborasi

Dengan pola kolaborasi seperti di atas akan hasilkan daya ungkit bagi semua pihak. Pertama, BUMDes yang lahir belakangan tak perlu lakukan kesalahan berulang-ulang seperti yang pernah dialami oleh perusahaan koperasi. Bagaimanapun koperasi memiliki pengalaman panjang dengan serial jatuh-bangun berulang kali. Dan karenanya, koperasi memiliki kapasitas kewirausahaan dan manajemen hasil praktik bertahun-tahun.

Kedua, koperasi memperoleh penyertaan modal untuk pengembangan usaha. Apalagi bila balas jasanya lebih rendah dari bank. Di sisi lain, penyertaan modal pada koperasi menjadi instrumen bagi peningkatan tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance). Koperasi dituntut lebih profesional, transparan dan akuntabel.

Ketiga, masyarakat sebagai anggota mempunyai kesempatan ciptakan kekayaan atau efisienkan pengeluaran lewat berbagai layanan koperasi. Masyarakat juga dilindungi oleh BUMDes dari praktik sesat koperasi yang banyak berkembang di masyarakat. Lagi-lagi karena BUMDes ikut mengontrolnya dan itu bisa membantu kerja Dinas Koperasi di daerah-daerah yang biasanya kekurangan SDM pengawasan.

Keempat, peluang terjadinya kompetisi antara BUMDes dan koperasi menjadi hilang. Bagaimanapun keduanya memiliki pasar yang sama, desa. Alih-alih berkompetisi, lebih baik bekerjasama. Keduanya sejatinya menghadapi kompetitor yang sama: konglomerasi swasta, kartel di berbagai sektor dan sejenisnya.

Kelima, jaringan kerja BUMDes akan meluas dan trans-nasional. Apa sebab, karena gerakan koperasi memiliki Induk Gerakan Koperasi Internasional (International Cooperative Alliance/ ICA) yang efektif di tiap regional. BUMDes dapat ajukan keanggotaan khusus misalnya di ICA Asia Pacific. Tentu mendukung bagi kerjasama ekspor-impor antar wilayah.

Bandul Politik

Secara jangka panjang kolaborasi itu lebih berkelanjutan bagi masyarakat desa. Bagaimanapun kita semua tidak bisa pastikan apakah Dana Desa masih bergulir sampai 10 tahun mendatang. Sebabnya karena belanja negara pasti akan membengkak. Sebab lain, praktis hal itu sangat bergantung pada kemauan politik rezim berkuasa. Dan terakhir, tujuan pembangunan bangsa ini tercapainya kemandirian masyarakat. Konsekuensinya, masyarakat harus mampu berdikari, meski tanpa Dana Desa.

Sekarang merupakan momen tepat lakukan investasi jangka panjang: memobilisasi, membangun dan mengolaborasi sumberdaya di desa. Bila ternyata bandul politik berubah, masyarakat sudah cukup miliki sumberdaya untuk dikelola bersama melalui aneka koperasi yang terhubung lewat BUMDes. Mari kita coba! []

Sebelumnya telah dimuat di: http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/13/085503026/daya-ungkit-kolaborasi-bumdes-dan-koperasi

Short URL: http://bit.ly/2Bc5pvC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *