Rancang Bangun Terpadu Koperasi-UKM

Oleh: Firdaus Putra, HC.

Ada antusiasme baru di gerakan koperasi Jawa Tengah menyambut Ema Rachmawati sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, Ibu Ema Rachmawati yang sebelumnya berkecimpung di isu perempuan dan anak itu cenderung bergaya “aktivis” daripada “birokratis”. Bagi koperasi yang sesungguhnya modus gerakan masyarakat sipil, itu menjadi momentum untuk membangun ekosistem perkoperasian yang bagus di Jawa Tengah. Gaya “aktivismenya” bisa menjadi daya dobrak bagi kebekuan gerakan koperasi “yang begitu-begitu saja”.

Di samping modalitas gaya kepemimpinan itu, Ema Rachmawati perlu membangun arah kebijakan yang perkoperasian yang berbeda di dinas barunya itu. Apa yang perlu berbeda di awal adalah cara pandang terhadap koperasi dan U(M)KM; Yang kedua adalah berbeda dalam pendekatan untuk membangun koperasi yang konon bak gajah tidur; Dan yang ketiga adalah indikator capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah agar lebih substansial.

Cara Pandang Terpadu

Cara pandang koperasi dan UKM harus digeser menjadi koperasi-UKM yang mengisyaratkan keterpaduan (integrated) dua entitas tersebut. Syaratnya dengan memahami perusahaan koperasi secara utuh sebagai entitas sosio-ekonomi. Koperasi yang pada muasalnya berkepentingan terhadap kesejahteraan anggota mempunyai dua layanan utama: soft service dan hard service. Soft service merupakan layanan-layanan non-material seperti: peningkatan kapasitas anggota melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan teknis dan berbagai metode lainnya. Sedangkan hard service adalah layanan-layanan yang langsung menjawab kebutuhan domestik anggota seperti simpan-pinjam, belanja, pasokan barang dan sejenisnya.

Cara pandang itu sesungguhnya berasal dari inti sari definisi koperasi yang digariskan secara internasional oleh Induk Organisasi Koperasi Dunia (International Cooperative Alliance/ ICA). Dalam konvensinya tahun 1995, ICA menggambarkan koperasi sebagai asosiasi berbasis orang yang berkumpul untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi dalam bidang sosial-ekonomi-budaya; Caranya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis oleh anggotanya. Bila didedah definisi itu berisi dua matra bak dua sisi mata uang: asosiasi berbasis orang (people based association) dan perusahaan bersama (collective enterprise).

Dengan cara pandang itu mengintegrasikan koperasi-UKM menjadi relevan dan kontekstual. Berbagai kebutuhan UKM, baik soft service dan hard service bisa dipenuhi oleh koperasi. Ditambah dengan memperhatikan data 2016 kontribusi UKM terhadap PDB  mencapai 60% sedangkan koperasi hanya 2% mengindikasikan integrasi tidak pernah terjadi; Koperasi berjalan sendiri dan begitu pula dengan UKM. Padahal, UKM sebagai individual business bisa memperoleh daya dukung optimal dari berbagai layanan yang diselenggarakan perusahaan koperasi.

Pendekatan Berbasis Kelembagaan

Pasca menggeser cara pandang lama: koperasi dan UKM menjadi koperasi-UKM, maka Dinkop Jawa Tengah perlu membangun pendekatan baru yang bersifat kelembagaan. Adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di beberapa Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah merupakan modalitas bagus bagi pengembangan U(M)KM. Namun upaya menaikkelaskan UMKM butuh energi besar karena masalah UMKM yang begitu detail dan jumlahnya yang sangat banyak. Data 2016 menyebut di Jawa Tengah paling tidak ada 7,8 juta UMKM. Dengan angka sebanyak itu, pembinaan UMKM akan menjadi PR abadi bagi Dinas.

Alih-alih mengerjakannya langsung melalui berbagai kegiatan Dinas dan PLUT, akan berdaya lestari bila pendekatannya berbasis kelembagaan yang dicangkokkan kepada koperasi-koperasi. Model ini senada dengan pendekatan Community-Based Enterprises Development (C-BED) yang dikembangkan ILO bagi usaha-usaha mikro dan kecil seperti di Indonesia. Kata kuncinya adalah memperbanyak jumlah fasilitator di komunitas-komunitas sehingga mereka bisa selenggarakan pengembangan kapasitas (pendidikan, pelatihan, pendampingan, dst.) tanpa tergantung pada sumber daya eksternal.

Dengan pendekatan C-BED, lewat PLUT/ lembaga lain yang ada Dinkop cukup memperbanyak para fasilitator di koperasi. Dalam fase inisiasi Dinkop bisa memilih beberapa koperasi bagus sebagai percontohan atau model. Tentu saja dengan cara pandang yang sama dimana koperasi memberikan dual service sekaligus: soft dan hard service. Pendidikan, pelatihan dan pendampingan pelaku usaha tertentu pada akhirnya diselenggarakan oleh koperasi dalam cakupan areanya; Yang selain mengakses pengembangan kapasitas, pelaku usaha sekaligus menjadi anggota koperasi tersebut. Di situlah letak integrasi koperasi-UKM terjadi.

Indikator Kinerja

Sebagai pejabat baru, Ibu Ema Suratman bisa saja membangun spirit revolusi mental aparatur di dinasnya agar lebih sigap dan melayani. Namun proses tak akan berjalan bila indikator kinerja yang digunakan masih sama: serapan anggaran, berorientasi out put dan bukannya out come. Indikator kinerja ini perlu melampaui angka-angka yang terkesan bombastik beralih ke indikator yang lebih substansial.

Indikator yang substansial itu misalnya adalah jumlah anggota pemilik koperasi yang harus meningkat. Di sisi lain makin menurunnya “nasabah koperasi” sebagai modus koperasi yang tak taat jati diri. Praktik “nasabah koperasi” ini marak sekali di koperasi-koperasi simpan-pinjam. Misalnya saja anggota hanya 200 orang namun nasabahnya mencapai 5.000 orang. Padahal PP No. 9 Tahun 1995 dengan terang mengatur bahwa calon anggota maksimal 3 (tiga) bulan dan selanjutnya harus dianggotakan setelah melunasi berbagai kewajibannya. Kewenangan pengawasan itu harus dilanjutkan dengan penindakan koperasi-koperasi yang tak taat jati diri tersebut.

Indikator lain misalnya dalam agenda integrasi koperasi-UKM, Dinas dapat memotretnya melalui derajat/ tingkat integrasi. Sindromnya, makin sedikit Dinas/ PLUT menyelenggarakan secara langsung peningkatan kapasitas UMKM, makin bagus. Di sisi lain, makin meningkatnya kegiatan itu yang diselenggarakan koperasi kepada anggota dan calon anggotanya. Dengan indikator semacam itu akan mendorong aparatur berpikir dan bertindak secara integrated untuk melayani koperasi-UKM. Sehingga dalam pagu anggaran tak akan lagi tercantum: a. Pelatihan pemasaran untuk koperasi; b. Pelatihan pemasaran untuk UMKM.

Selamat Datang!

Boleh saja Ibu Ema Rachmawati adalah pendatang baru (new comer) di gerakan koperasi. Namun bisa jadi, dengan barunya itu ia belum mengalami inersia atawa kelembaman. Kelembaman itu bak bola bekel yang dimasukkan ke minyak tanah: besar namun dengan daya lanting rendah. Dan dalam kebaruannya, Ibu Ema bisa menjadi bola bekel dengan daya lanting tinggi. Selamat datang dan mari kita tunggu gebrakannya! []

Short URL: http://bit.ly/2pvgO7j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.