Purwokerto Kota Koperasi, Melampaui Sejarah

Oleh: Vledy Alfaz, HC. 

Tulisan ini merupakan tanggapan “Menyongsong Purwokerto Kota Koperasi Tahun 2022” yang terbit 26 Januari 2017 di harian ini. Secara pribadi saya sangat respect atas wacana tersebut sebagai bagian dari collective movement insan koperasi Purwokerto. Tulisan ini mencoba menawarkan perspektif lain gagasan besar tentang kota koperasi.

Ada beberapa pokok pikiran yang disampaikan Firdaus Putra HC, Direktur Kopkun Institute, dalam tulisannya hari lalu; Pertama terkait dengan analisa historis sebagai dasar pemikiran Purwokerto Kota Koperasi; Kedua data kuantitas koperasi di Banyumas yang tercatat mengalami kenaikan signifikan; Ketiga kunci aksi yang digunakan sebagai peletakan agenda tersebut.

Dari yang saya baca, Firdaus terlalu banyak mengagungkan spektrum historis dari 1896. Sehingga terkesan romantisme belaka yang didaur ulang. Khawatirnya romantisme itu justru melenakkan para kooperator Purwokerto dan mematahkan semangat kooperator kota lain dalam mewujudkan cita-cita yang sama: Kota Koperasi.

Di sisi lain saya meyakini perjuangan tidak hanya bergantung pada rekam jejak masa lalu; Tetapi bagaimana kita berjuang dalam masa sekarang dan mimpi di masa yang akan datang. Itulah kerja keras yang harus diupayakan.

Sekali Lagi tentang Sejarah
Sejarah mencatat bahwa Raden Ngabei Ariawiri Atmajaya, Patih Purwokerto beserta teman- temannya, telah mendirikan Bank Simpan-Pinjam untuk menolong rekan sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkraman pelepas uang, yang dikala itu merajalela. Bank Simpan-Pinjam tersebut semacam Bank Tabungan itu diberi nama “De Poewokertosche Hulp-en Spaarbank der indlandsche Hoofden“, dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih sama dengan Bank Simpan Pinjam para “priyai” Purwokerto dengan bunga yang tinggi.

Patih Wiriatmaja ini mendapat dukungan penuh Asisten Residen Purwokerto E. Sieburg atasan sang Patih. Tidak lama kemudian, E.Sieburg diganti oleh WPD De Wolf van Westerode yang ingin mewujudkan cita-citanya menyediakan kredit bagi petani melalui konsep koperasi Raiffeisen. De Wolf van Westerrode memperluas lingkup dan jangkauan Bank Simpan Pinjam dan Kredit Pertanian tersebut dan sekaligus sebagai perwujudan gagasan membangun koperasi, maka didirikanlah lumbung-lumbung pedesaan di Desa Purwokerto. Lumbung Desa adalah lembaga simpan-pinjam para petani dalam bentuk bukan uang, namun in-natura (simpan padi, pinjam uang).

Patih Wiriatmaja telah mendirikan “De Poewokertosche Hulp-en Spaarbank der indlandsche Hoofden” Beserta “Lumbung–lumbung desanya“. Namun, apakah bank priyai serta Lumbung-lumbung Desa bisa diklaim sebagai rintisan koperasi? Karena faktanya yang berkembang di Purwokerto bukanlah koperasi, namun Bank Rakyat Indonesia. Tentu fakta ini bisa bermata ganda: Purwokerto adalah pusat gerakan bank rakyat dalam bentuk koperasi dan bank rakyat yang dimiliki pemerintah.

Pil Sejarah

Indonesia baru mengenal perundang-undangan koperasi tahun 1915 yaitu dengan diterbitkannya “Verordening op de Cooperative Vereningin“, Kononklijk besluit 7 April 1915, Indisch Saatsblad No.431. Peraturan tersebut tidak ada bedanya dengan undang–undang koperasi milik Belanda menurut staatsblad tahun 1876 No.277. Jadi, karena perundang-undangan koperasi baru ada pada tahun 1915, maka pada tahun 1895 badan hukum koperasi belum ada di Indonesia. Artinya entitas koperasi tidak pernah ada sebelumnya sampai tahun 1915.

Setidaknya sebagai kota tempat lahirnya pemikiran koperasi, benang merah kesejarahan ini dibaca sebagai semangat lebih untuk membangun kembali paradigma berkoperasi di Purwokerto. Andaikan seperti pil yang meski pahit, namun menyembuhkan. Pil sejarah ini harusnya bisa menjadi pelecut untuk melakukan pembuktian dalam praktik-praktik hari ini.

Jika sejenak kita menengok di tempat lain, kita akan menemukan cerita serupa sebagai bahan kontemplasi. Disebutkan bahwa dalam sejarah, Islam tidak berkembang di Makkah sebagai tempat kelahirannya, tetapi justru berkembang pesat di Madinah pascahijrahnya Nabi Muhammad. Kisah yang lain misalnya, Yunani sebagai tempat kelahiran demokrasi, sebagai sistem yang hari ini kita kenal canggih, justru mengalami kebangkrutan.

Catatan sejarah tersebut memberikan kita pesan bahwa tidak selamanya momen perdana menjadi jaminan kesuksesan. Bahwa jika Purwokerto mempunyai mimpi besar terwujudnya koperasi ideal, hal itu tetap harus diwujudkan dengan perencanaan yang matang. Artinya tanpa embel-embel sejarah kelahiran pun, cita-cita dan mimpi Purwokerto Kota Koperasi tetap relevan!

Kualitas atau Kuantitas?

Data menyebut pada 2016 di Banyumas paling tidak ada 457 koperasi dan 125 unit di antaranya dikategorikan tidak aktif. Jumlah seluruh anggota koperasi di Banyumas per 2016 mencapai 416.690 orang. Sebelumnya di tahun 2013 tercatat 92.156 orang yang tersebar di 391 koperasi yang aktif.

Jika kita komparasikan hasil penelitian dari Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I) tahun 2012 yang menyebutkan bahwa dari koperasi-koperasi yang aktif itu tak lebih dari seper sepuluhnya yang benar-benar menjalankan prinsip-prinsip koperasi. Artinya sangat mungkin secara kuantitatif masih ada 90 persen dari jumlah total koperasi di Purwokerto yang butuh perhatian lebih; Entah karena tidak menjalankan prinsip koperasi atau hal lain yang mengisyaratkan adanya penyimpangan.

Agenda besar Purwokerto Kota Koperasi perlu secara spesifik membuat arah: apakah kualitas atau kuantitas yang akan dicapai. Sehingga dengan arah dan target yang jelas, agenda kolektif itu akan mudah diserap multi pihak: pemerintah, gerakan, kampus, masyarakat, dan sebagainya.

Jaringan Kerja

Jika Purwokerto Kota Koperasi serius untuk diwujudkan, maka perlu dibangun sebuah jaringan kerja bersama yang melibatkan banyak pihak dan energi. Jalan terjal ini tidak bisa dibebankan kepada satu-dua orang yang dianggap mampu, tetapi harus dipikul bersama segenap insan koperasi (homo cooperativus) Purwokerto. Jaringan Kerja Purwokerto Kota Koperasi ini perlu membangun roadmap yang jelas selama lima tahun ke depan.

Dalam roadmap itu harus terdefinisi orientasi, target, dan yang paling teknis: siapa melakukan apa dalam agenda besar itu. Karena the evil is in detail, kadang tanpa panduan yang detil distribusi peran pihak-pihak yang terlibat, cara kerja menjadi tidak efektif dan mubazir sumber daya. Bila kita mulai penyusunannya di bulan Februari ini, harusnya pada Juli 2017 mendatang, ketika Dirgahayu Koperasi Indonesia, ada kemenangan kecil (quick win) yang bisa disuguhkan ke masyarakat luas. Mari menghitung waktu! []

Telah dimuat di Harian Satelit Post pada 21 Februari 2017. Versi onlinenya di sini: http://satelitnews.co/berita-purwokerto-kota-koperasi-melampaui-sejarah.html

Short URL: http://bit.ly/2lhC7pD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.