Kesenjangan Warisan

Oleh: Revrisond Baswir

Salah satu masalah akut yang dihadapi perekonomian Indonesia adalah masalah kesenjangan ekonomi. Masalah ini tidak hanya telah berlangsung selama 10 atau 50 tahun terakhir, tetapi berakar jauh dalam sejarah masa lalu Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan Bung Hatta, struktur perekonomian Indonesia dalam era kolonial terbagi menjadi tiga bagian. Bagian atas yang kaya ditempati oleh bangsa Eropa. Bagian tengah yang sejahtera ditempati oleh warga Timur Asing. Sedangkan bagian bawah yang miskin ditempati oleh kaum pribumi atau penduduk asli Indonesia.

Kenyataan pahit itulah sesungguhnya yang mendorong para pendiri bangsa untuk menetapkan ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ sebagai tujuan utama pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelum sampai kesana, sebagaimana dikemukakan Bung Karno, tujuan antara yang hendak kita capai adalah terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan itu, para pendiri bangsa telah berketetapan hati untuk menempuh jalan demokrasi ekonomi sebagai jalan perekonomian Indonesia. Kesepakatan untuk menempuh jalan demokrasi ekonomi itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan menetapkan peta jalan demokrasi ekonomi Indonesia.

Sebagaimana terungkap dalam Pasal 33 UUD 1945: Pertama, menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yaitu dengan menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia; kedua, menyelenggarakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan ketiga, memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan peta jalan yang sangat jelas tersebut, tugas setiap pemerintahan di Indonesia sebenarnya tinggal menyusun rencana strategis untuk melaksanakan peta jalan itu. Bung Karno pernah berinisiatif menyusun rencana strategis tersebut, yaitu melalui penerbitan Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) 1961 – 1969. Namun dengan berlangsungnya peristiwa Trikora dalam periode 1962 – 1966, rencana strategis tersebut belum sempat dilaksanakan.

Tinggal Kandas

Sebagai antitesa terhadap pemerintahan Bung Karno, pemerintahan Soeharto dengan sengaja menempuh jalan lain dalam menyelenggarakan perekonomian Indonesia. Sebagaimana terungkap dalam berbagai dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), strategi pembangunan ekonomi pemerintahan Soeharto sangat dipengaruhi oleh teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh ekonom Amerika Walt Whitman Rostow.

Menurut Rostow, sebagaimana terungkap dalam bukunya The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (1960), perkembangan ekonomi di negara-negara maju pada dasarnya dilakukan dengan melalui lima tahap sebagai berikut: (1) masyarakat tradisional; (2) prakondisi untuk lepas landas; (3) lepas landas; (4) menuju kedewasaan; dan (5) era konsumsi massal.

Agar negara-negara sedang berkembang dapat melalui tahapan serupa, menurut Rostow, pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang seharusnya membuka diri terhadap kehadiran utang luar negeri dan masuknya modal asing.

Pemerintahan Soeharto mengamini strategi yang disarankan Rostow tersebut. Hal itu tidak hanya tampak pada sangat populernya ungkapan tinggal landas sepanjang era pemerintahan Soeharto, tetapi dapat pula disimak pada berbagai tindakan yang dilakukannya dalam menarik utang luar negeri dan mengundang masuknya modal asing.

Sepintas lalu, berkat sokongan utang luar negeri dan modal asing tersebut, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam era pemerintahan Soeharto memang tampak cukup menjanjikan. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 1969 – 1997 mencapai 7 persen per tahun. Namun tanda-tanda terjadinya peningkatan kesenjangan ekonomi sudah mulai tampak sejak terjadinya peristiwa Malari pada 1974.

Menyikapi hal itu, pemerintahan Soeharto segera melakukan koreksi, yaitu dengan meletakkan pemerataan sebagai urutan pertama trilogi pembangunan. Untuk mendukung hal itu, pemerintahan Soeharto kemudian memperkenalkan serangkaian program pemerataan yang dikenal sebagai Delapan Jalur Pemerataan. Melalui pelaksanaan program Delapan Jalur Pemerataan tersebut, Gini Ratio Indonesia dalam era dalam pemerintahan Soeharto dapat dipertahankan pada tingkat yang relatif moderat. Gini Ratio Indonesia dalam periode 1969 – 1997 berkisar antara 0,32 hingga 0,37.

Namun demikian, karena Gini Ratio hanya mengungkapkan kesenjangan pengeluaran, mencuatnya gejala peningkatan konsentrasi kekayaan di Indonesia tidak dapat disembunyikan. Hal itu terutama terasa sejak maraknya wacana mengenai konglomerasi dalam lingkaran satu istana pada dekade terakhir pemerintahan Soeharto.

Puncaknya adalah pada berlangsungnya aksi perlawanan mahasiswa terhadap pemerintahan Soeharto pada 1998. Menyusul anjloknya kurs rupiah dari Rp2.500 menjadi Rp 17.000 per satu dollar Amerika Serikat, Soeharto akhirnya lengser dari kekuasaannya. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesai pada akhir 1998 terpuruk sebesar –13,1 persen.

Kapitalisme Neoliberal

Celakanya, sebelum mengakhiri kekuasaannya, Soeharto sempat menandatangani nota kesepahaman dengan IMF untuk melaksanakan empat agenda kapitalisme neoliberal berikut: penghapusan subsidi, liberalisasi keuangan, liberalisasi perdagangan, dan privatisasi BUMN. Penandatangan nota kesepaham yang disaksikan oleh Direktur Pelaksana IMF sembari bersidekap itu, seolah-olah menjadi pertanda masih berlanjutnya praktek kolonialisasi di Indonesia.

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman IMF, maka tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila cenderung semakin berat. Selain mewarisi struktur ekonomi kolonial, setiap pemerintahan pasca Soeharto juga dihadapkan pada lima tantangan besar berikut: (1) Hegemoni narasi pertumbuhan ekonomi yang diwariskan pemerintahan Soeharto; (2) Cengkeraman lembaga-lembaga keuangan internasional melalui perangkap utang; (3) Disharmoni sejumlah UU dengan amanat Pasal 33 UUD 1945; (4) Konsentrasi kekayaan secara berlebihan di tangan segelintir rumah tangga terkaya; dan (5) Korupsi yang semakin merajalela.

Dengan tantangan yang sangat berat tersebut, peningkatan kesenjangan ekonomi Indonesai dalam satu dekade terakhir menjadi mudah diprediksi. Peningkatan besar-besaran Gini Ratio mulai berlangsung sejak 2009. Gini Ratio Indonesia pada 2009 meningkat dari 0,35 menjadi 0,37. Sejak 2010, angka itu meningkat secara berkelanjutan hingga mencapai 0,41. Dalam periode 2012 – 2015, Gini Ratio Indonesia bertahan sebesar 0,41. Penurunan Gini Ratio menjadi 0,397 baru terjadi pada akhir 2016.

Namun yang mengejutkan adalah hasil studi Bank Dunia mengenai tingkat konsentrasi kekayaan di Indonesia. Menurut studi yang dipublikasikan pada Desember 2015 tersebut, 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesai telah menguasai 50,3 persen kekayaan nasional. Sedangkan 10 persen rumah tangga terkaya telah menguasai sekitar 77 persen kekayaan nasional.

Dengan tingkat konsentrasi kekayaan sebesar itu, Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat konsentrasi kekayaan nomor tiga terburuk di dunia. Urutan pertama dan kedua diduduki oleh Rusia dan Thailand, masing-masing dengan tingkat konsentrasi kekayaan sebesar 66 persen dan 50,5 persen.

Menyimak kenyataan yang sangat memprihatinkan tersebut, keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjadikan pemerataan sebagai agenda prioritas 2017 tentu patut diapresiasi. Tindakan segera untuk mengoreksi kesenjangan ekonomi Indonesia memang sudah sangat mendesak untuk dilakukan.

Semoga keputusan pemerintah itu merupakan pertanda adanya kemauan yang kuat untuk kembali menengok sejarah, kembali ke Pancasila, dan kembali menempuh jalan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. []

Penulis adalah Staf Pengajar FEB UGM. Diposting ulang dari akun Facebook beliau yang sebelumnya dimuat di MBM GATRA, 12 – 19 Januari 2017.

Short URL: http://bit.ly/2jB2HY6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.