Perkembangan Koperasi pada Titik Nadir, Siapa Peduli?

Oleh: Djabaruddin Djohan, HC.

Terbetik berita, belum lama berselang Pak Menteri Koperasi mengundang induk-induk koperasi untuk mengetahui perkembangan masing-masing koperasi dan sekaligus untuk mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, untuk menentukan kebijakan pemerintah yang bisa dilakukan. . Dalam menyambut keinginan Pak Menteri yang tulus itu, induk-induk koperasi –seperti biasanya- lebih banyak menyampaikan permasalahan yang bernada keluhan ketimbang perkembangan koperasinya yang “begitu-begitu” saja. Keluhan yang paling mengemuka adalah minimnya fasilitas pemerintah, terutama permodalan, sehingga koperasi-koperasi ini sulit mengembangkan usahanya. Usaha koperasi yang permodalannya seharusnya bersumber dari anggotanya, dengan tujuan untuk melayani kebutuhan, kepentingan dan aspirasi anggotanya sebagai fungsi utama setiap koperasi ternyata tidak bisa jalan, sehingga harus menggantungkan pada bantuan pemerintah. Kisah lain yang terdengar adalah tentang induk-induk koperasi ini, yang beberapa di antaranya menyampaikan keluhan tentang ketidak mampuannya untuk melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), karena tidak punya dana, sehingga diperlukan uluran tangan (dana) dari Dekopin, dari mana lagi jika tidak dari APBN.

RAT yang merupakan pemegang kekuasaan (kedaulatan) tertinggi dalam koperasi, yang tidak mampu lagi dilaksanakan oleh suatu koperasi sehingga untuk pelaksanaannya perlu bantuan dana dari luar, hal ini menunjukkan bahwa fungsi utama koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai perkumpulan orang sudah tidak lagi bisa jalan, sehingga untuk penyelenggaraan RATpun harus “ngemis-ngemis” dana kepada Dekopin. Menurut sumber internal Dekopin, saat ini anggota Dekopin ada 60 koperasi, terdiri dari koperasi tingkat induk serta sekunder tingkat nasional, dari jumlah ini yang benar-benar masih bisa berfungsi sebagai koperasi paling 10 koperasi. Berfungsi tidak hanya mampu menyelenggarakan RAT secara teratur tepat waktu, tetapi juga mampu berfungsi dalam melayani/memenuhi kebutuhan/kepentingan dan aspirasi koperasi anggotanya, dan sebaliknya anggota dengan konsisten melaksanakan kewajibannya, termasuk dalam menyediakan dana bagi pengembangan usaha maupun kegiatan lain seperti pendidikan, penerbitan dsb. Ironisnya, dari 60 koperasi anggota Dekopin, tak satupun yang bersedia membayar kontribusi kepada Dekopin. “Untuk apa membayar, kan Dekopin sudah banyak duit dari APBN”, sebagai alasannya.

Cerita tentang dua hal tersebut di atas, tentang induk-induk yang mengeluh tentang minimnya fasilitas pemerintah serta anggota Dekopin yang minta bantuan dana untuk menyelenggarakan RAT, menunjukkan betapa parahnya sikap kemandirian pada kebanyakan koperasi-koperasi tersebut. Sikap kemandirian koperasi, yang merupakan esensi dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku universal, sudah dijungkirbalikkan menjadi sikap ketergantungan, terutama kepada pemerintah. Tidak berlebihankah kiranya, jika fenomena ini disebut bahwa sikap kemandirian koperasi pada kebanyakan koperasi pada saat ini sudah “pada tahap titik nadir”?.

Tanpa Otoritas Koperasi?
Kondisi induk-induk koperasi seperti diuraikan di atas sebenarnya merupakan refleksi kondisi koperasi pada umumnya. Jumlah koperasi yang pada saat ini diklim mencapai lebih dari 209 ribu dengan anggotanya sebanyak lebih dari 36 juta (konon terbesar di dunia), secara makro sumbangannya pada PDB hanya sebesar 1,7%. Sementara secara mikro, belum ada penelitian yang valid, berapa besar dari jumlah koperasi sebanyak itu yang benar-benar menerapkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi dengan sebesar-besarnya hanya melayani anggotanya. Pada saat ini. di mana kebanyakan koperasi (90%?) bergerak dalam kegiatan simpan pinjam (KSP), sebagian besar KSP/USP lebih berorientasi pada “dagang uang”, ketimbang melayani anggotanya, sehingga jumlah bukan anggota yang dilayani pada umumnya berlipatganda dibandingkan dengan anggotanya sendiri. PP No. 9/1995 tentang “Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi”, yang antara lain mengharuskan paling lama 3 bulan setelah melunasi simpanan pokoknya, bukan/calon anggota harus menjadi anggota, diabaikan begitu saja tanpa peringatan atau sanksi dalam bentuk apapun. Sayang UU No. 17/2012 yang mengadopsi PP No.9/1995 yang juga disertai dengan sanksi telah dianulir oleh MK.

Berbeda dengan lembaga perbankan yang memiliki mekanisme pengawasan yang jelas dan ketat dengan pembina dan pengawas yang kompeten, sehingga setiap bank secara teratur bisa dinilai kesehatannya. Untuk mendapatkan pengurus yang kompeten diselenggarakan ujian melalui fit and proper test, sedangkan terhadap kondisi keuangannya dinilai capital adequacy ratio (CAR}nya serta non performing loan(NPL)nya, yang jika dilanggar dikenakan sanksi sehingga penyimpangan dengan mudah dideteksi. Sementara dalam kegiatan KSP/USP mekanisme seperti itu tidak dimiliki. Longgarnya pengawasan terhadap KSP/USP ini semakin mendorong perilaku menyimpang yang semakin marak yang berlaku selama ini. Berita santer tentang jual beli badan hukum KSP sebagai wadah “dagang uang” yang sangat menguntungkan, dalam konteks perkoperasian simpan pinjam seperti ini rasanya bukan isapan jempol.

Bukti nyata tentang perilaku menyimpang KSP-KSP yang dengan lihainya menawarkan daya tarik “koperasinya” melalui bunga simpanan yang tinggi yang tidak masuk akal sehat, yang telah banyak memakan korban akibat uang simpanannnya yang jumlahnya milyaran rupiah digondol pengurus/manajemennya, telah terjadi beberapa kali. Terhadap kondisi perkoperasian yang memprihatinkan seperti ini, baik oleh ketergantungannya pada pemerintah maupun oleh banyak penyimpangan yang semakin menjadi-jadi, terdapat kesan kuat bahwa hal ini dibiarkan saja tanpa peringatan atau sanksi oleh ororitas koperasi, apakah itu oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau oleh Dekopin, sehingga ketergantungan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama ini sudah dianggap sebagai praktek yang sah-sah saja. Bisa saja sudah terjadi peringatan-peringatan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi oleh otoritas koperasi, tetapi tidak digubris oleh koperasi-koperasi yang bersangkutan, toh tidak ada sanksinya. Jika begitu halnya. maka sungguh memprihatinkan, karena itu berarti tidak ada lagi wibawa otoritas koperasi karena peringatannya tidak lagi diperhatikan. Jika demikian halnya. maka jangan-jangan saat ini wibawa otoritas koperasi, apakah itu Kementerian Koperasi dan UKM atau Dekopin, juga sudah berada pada titik nadir?

Apa Kabar Dekopin?
Pasca amandemen UUD 1945 tahun 2001/2002 yang meniadakan peranan koperasi dalam konstitusi karena tidak ada lagi penjelasan ayat (1) pasal 33 yang sebelumnya memuat ketentuan tentang peranan koperasi, sehingga “kewajiban konstitusional” pemerintah dalam pembinaan/pengembangan koperasi sesungguhnya sudah sangat berkurang. Peranan pemerintah dalam pembinaan terhadap koperasi, sebagai akibatnya tidak berbeda degan pembinaan terhadap badan-badan usaha lainnya. Karenanya (seharusnya) pada saat ini otoritas dalam pembinaan/pengembangan koperasi lebih berat ke pundak Dekopin, sebagai organisasi tunggal Gerakan Koperasi Indonesia. Sebagai otoritas pengembangan koperasi Dekopin harus berwibawa, yang berarti semua kebijakan yang dikeluarkan harus dipatuhi oleh organisasi-organiasi koperasi anggotanya. Tetapi hal ini hanya mungkin terwujud jika Dekopin juga mampu memberikan pelayanan dan pembelaan terhadap kepentingan dan aspirasi gerakan koperasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh gerakan koperasi, yang pada gilirannya gerakan koperasi juga akan bersedia melaksanakan kewajibannya, terutama dari segi pendanaannya. Inilah wujud organisasi gerakan koperasi yang mandiri dan berwibawa.

Bagaimana kenyataannya pada saat ini? Sejak 1998, Dekopin dipimpin oleh seorang politisi ulung, Nurdin Halid, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Harian Golkar, dan akhir-akhir ini juga merangkap sebagai Pejabat Ketua Golkar Sulawesi Selatan. Dengan jabatannya di parpol besar yang sangat vital ini bisa dimengerti, jika hampir seluruh tenaga dan fikirannya tercurah ke sana, dan entah berapa persen tenaga dan fikrannya masih tersisa untuk Dekopin, meskipun pada saat rapat-rapat penting Dekopin Nurdin pasti hadir. Dengan kesibukannya yang luar biasa sebagai politisi ini, Nurdin toh enggan melepaskan “cengkeramannya” pada Dekopin, yang mempunyai massa puluhan juta orang. Sebagai politisi, jumlah massa ini tentu menjadi perhitungannya yang utama untuk dapat memperkuat kedudukan politiknya pada tingkat nasional, apalagi Dekopin adalah organisasi gerakan nasional yang mempunyai sejarah panjang yang bisa mengakses ke berbagai lembaga tertinggi negara. Tentu ini menjadi “modal besar” bagi seorang politisi. Ya apa boleh buat, suka tidak suka Dekopin memang sudah jadi alat politik.

Barangkali, ya barangkali, jika “penguasaan”nya yang sudah begitu lama sebagai pimpinan Dekopin itu dibarengi dengan penguatan gerakan koperasi, baik pada sektor ekonomi, sektor sosial maupun sektor idiologinya, orang akan bisa memaklumi.Tetapi kenyataan membuktikan ketiga sektor tersebut sama sekali tidak berkembang, seperti telah disebutkan di atas. Pengurus Dekopin berangkali akan protes, jika disebutkan di sini, bahwa perkembangan koperasi selama ini “jalan di tempat”, tetapi silahkan buktikan jika yang terjadi adalah sebaliknya. Menghadapi perkembangan koperasi seperti ini, layaknya kita menghadapi “lorong gelap” yang panjang, yang sampai saat ini belum diketahui kapan akan mencapai titik terang pada ujungnya. Berbagai kritik dan saran yang dilontarkan dengan tujuan memperbaiki keadaan, bagaikan membentur tembok, alias menghadapi jalan buntu. “Para penguasa” koperasi pun tentu lebih suka pada “status quo”, karena dengan adanya perubahan akan merugikan kedudukannya, yang selama ini telah memberikan “kenikmatan hidup”, persetan dengan kritik, saran atau apapun yang berusaha untuk memperbaiki atau meluruskan arah perkembangan koperasi. Ya perkembangan koperasi memang telah berada pada titik nadir, siapa peduli? []

Short URL: http://bit.ly/2hO0veV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *