Dekopin “Macan Ompong”

Oleh: Djabaruddin Djohan, HC

Amandemen UUD 1945 pada 2001/2002, yang tidak lagi mencantumkan penjelasan pasal 33, yang berarti tidak lagi mencantumkan peranan koperasi dalam konstitusi, bisa diartikan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki “kewajiban konstitusional” untuk mengembangkan koperasi seperti sebelumnya. Sehingga beban untuk memberdayakan koperasi lebih banyak terletak di pundak Dekopin, hal yang sama dilakukan oleh beberapa organisasi gerakan koperasi di negara-negara lain seperti Angkasa (Malaysia), SNCF/Singapure National Cooperative Federation (Singapura), NCUI/National Cooperative Union of India (India) dsb.

Menurut sumber Kementerian Koperasi dan UKM pada 2014 jumlah koperasi ada 209.488 unit dengan anggota sebanyak 36.443.953 orang. Dari jumlah koperasi ini, hanya 70% nya atau sebanyak 147.249 unit yang aktif. Pada akhir tahun 2015 yang lalu, Kementerian Koperasi meluncurkan 100 koperasi besar. Dengan kriteria asset minimal Rp. 10 milyar, volume usaha sebesar Rp. 50 milyar hingga yang berasset dan beromset sekitar 4 trilyun dan minimal beranggotakan 1.000 orang terjaring 100 koperasi besar, Di luar ke seratus koperasi besar ini pada umumnya koperasi-koperasi berskala kecil.

Dari kondisi mikronya seperti itulah, seperti dinyatakan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga(21/12/2015), koperasi hanya dapat memberikan sumbangan pada PDB sebesar 1,7%. Sumbangan sekecil ini pada PDB menunjukkan, bahwa cita-cita yang telah dibangun sejak tujuh dekade lalu untuk menjadikan koperasi sebagai “soko guru perekonomian nasioal” masih teramat jauh dari kenyataan, ibarat “jauh panggang dari api”, sehingga tidaklah berlebihan jika ada yang menyebut cita-cita untuk menjadikan koperasi sebagai “soko guru perekonomian nasional” adalah sebagai mitos belaka. Toh dalam kondisi seperti ini, pimpinan gerakan koperasi masih hakul yakin, bahwa koperasi akan dapat menjadi soko guru perekonomian nasional. Hal ini antara lain tampak pada peringatan Hari Koperasi ke 68, 12 Juli 2015 yang lalu di Kupang, yang mengusung tema: “Memperkokoh Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Bangsa Indonesia”.

Peta koperasi, baik pada aspek mikro maupum aspek makronya seperti itulah, yang seharusnya menjadi fokus perhatian Dekopin, dengan memberdayakan koperasi-koperasi baik dari segi kelembagaannya maupun dari segi usaha ekonominya melalui pendidikan, pelatihan. Konsultasi, advokasi, fasilitasi dsb., sebagai basis penguatan koperasi pada tingkat nasional. Tetapi upaya inilah yang diabaikan oleh Dekopin, sehingga kinerja koperasi tidak pernah beranjak dari itu ke itu saja, alias “jalan di tempat”. Program-program dan kegiatan yang banyak dilakukan adalah Rapat Anggota, Munas, Rapimnas, dan bermacam rapat lainnya yang dibiayai dengan APBN, yang hasilnya lebih berupa tumpukan kertas hasil-hasil rapat ketimbang tindak lanjutnya. Paling tidak inilah yang tampak di permukaan selama lebih dari 16 tahun terakhir Dekopin berada di bawah pimpinan Nurdin Halid.

Nama Nurdin Halid muncul untuk pertamakali di pentas organisasi gerakan koperasi nasional adalah pada 1999, dalam Rapat Anggota Dekopin, yang kemudian memilihnya sebagai Ketua Umum periode 1999-2004, mengalahkan rival-rival seniornya yang telah berpengalaman puluhan tahun. Pada periode berikutnya Nurdin terpilih kembali sebagai Ketua Umum Dekopin periode 2004-2009, tetapi begitu terpilih, Ketua Umum Induk KUD (1998-2003) itu tersandung masalah hukum hingga harus “beristirahat” selama sekitar 2 tahun. Dalam kevakuman pimpinan ini, muncul “perebutan” pucuk pimpinan Dekopin, yang dimenangkan Adi Sasono sebagai Ketua Umum Dekopin periode 2005-2010, Maka terjadilah “kepengurusan kembar” Dekopin, di samping pengurus pimpinan Adi Sasono, Nurdin Halid dari tempat “peristirahatannya” tetap mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum Dekopin yang sah.

Baru pada 2010 terjadi rekonsiliasi antara kubu Adi Sasono dan kubu Nurdin, yang kembali menempatkan tokoh Golkar ini pada pucuk pimpinan Dekopin periode 2010-2014 yang dengan “kemampuan yang tidak dimiliki orang lain”, dapat dipertahankan untuk periode 2014-2019. Ini berarti Nurdin “berkuasa” di pucuk pimpinan Gerakan Koperasi Indonesia ini selama 4 periode berturut-turut, sementara Anggaran Dasar Dekopin hanya memungkinkan pimpinan Dekopin maksimal menjabat hanya 2 (dua) kali masa jabatan (Pasal 18).

Dekopin adalah organisasi tunggal gerakan koperasi, yang keberadaannya diakui oleh pemerintah melalui Anggaran Dasar yang disahkan oleh Presiden. Sebagai organisasi gerakan koperasi tingkat nasional yang diakui pemerintah, maka pucuk pimpinannya mempunyai akses yang luas dengan pimpinan lembaga negara. Dengan posisi yang sedemikian strategis plus alokasi APBN yang jumlahnya puluhan milyar rupiah, maka wajar jika pucuk pimpinan Dekopin menjadi obyek perebutan oleh banyak pihak, termasuk para politisi. Sebagai politisi ulung yang sangat berpengalaman dalam berbagai organisasi seperti KNPI, AMPI, PSSI selain GOLKAR yang menjadi salah satu pimpinannya hingga saat ini, Nurdin tidak mengalami kesulitan dalam memperebutkan pucuk pimpinan Dekopin.

Tentunya tidak menjadi masalah benar, siapapun yang menjadi Ketua Umum Dekopin, termasuk dari kalangan politisi, sepanjang dapat mengangkat derajat koperasi sebagai lembaga ekonomi sosial yang sehat dan kuat yang diperhitungkan secara nasional. Kenyataan membuktikan selama masa kepemimpinan Nurdin Halid sejak 1999 hingga saat ini Dekopin belum mampu menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi yang layak dipersandingkan dengan sektor ekonomi lain. Untuk organisasi gerakan koperasi sebesar Dekopin, yang didukung dengan dana yang cukup, tetapi tidak banyak memberikan manfaat bagi gerakan koperasi yang dipimpinnya, bisa saja orang menyebutnya sebagai “macam ompong”, yang membiarkan saja koperasi-koperasi berjalan sendiri-sendiri tanpa arah, termasuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Potensi yang sedemikian besar yang dimiliki Organisasi tunggal Gerakan Koperasi Indonesia ini tampaknya disia-siakan begitu saja…. Sayang. []

Short URL: http://bit.ly/1VS560c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.