Jangan Ada Korupsi di Desa

Oleh: Novita Puspasari, HC.

Kita menjadi saksi bahwa otonomi, alih-alih menyejahterakan masyarakat, justru menjadi alat bagi sebagian orang untuk memperkaya diri sendiri. Kita menjadi saksi bahwa otonomi turut mendesentralisasi moral hazard ke tingkatan-tingkatan yang lebih rendah, ke lebih banyak orang. Otonomi daerah, contohnya, banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi berbagai pihak. Paska implementasi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Otonomi Daerah justru banyak pejabat daerah yang terindikasi melakukan korupsi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, sektor yang paling korup adalah sektor pemerintahan daerah. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2014 menyatakan bahwa ada 43 Kepala Daerah yang terjerat isu korupsi. Pada kuartal pertama tahun 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 670 objek temuan di sektor pemerintahan. Masih data dari BPK, terdapat sekitar 14.854 kasus ketidakpatuhan senilai Rp 30, 87 triliun pada tahun 2014.

Publik tentunya tidak ingin kasus-kasus korupsi yang terjadi pada pemerintahan daerah paska diberikan otonomi juga terjadi pada desa. Otonomi desa, sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 (UU Desa), seharusnya dapat menjadi momentum untuk menyejahterakan masyarakat desa. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2014, terdapat 17,37 juta rakyat miskin di desa, sedangkan di kota ada sekitar 10,35 juta rakyat miskin. UU Desa wajib hukumnya untuk mengentaskan kemiskinan dari desa-desa di Indonesia.

Satu tahun setelah implementasi UU Desa masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu untuk diselesaikan. Memang benar selama kurun Maret-September 2015 indeks gini di pedesaan turun dari 0,33 ke 0,27. Indeks gini adalah pengukur ketimpangan di suatu wilayah. Semakin kecil indeks gini, semakin kecil ketimpangan di wilayah tersebut. Sayangnya, saat ketimpangan di pedesaan pada kurun Maret-September 2015 turun, angka kemiskinan hanya beranjak turun sedikit. Selama kurun waktu tersebut ketimpangan berkurang sekitar 6 persen namun kemiskinan hanya turun sekitar 0,12 persen. Artinya, masalah kemiskinan di desa belum terselesaikan. Pengurangan ketimpangan hanya mengindikasikan pemerataan kemiskinan di desa.

Sebenarnya dari data statistik tersebut masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah UU Desa berhasil atau tidak. Satu tahun adalah jangka waktu yang terlalu pendek bagi masyarakat desa untuk merasakan dampak implementasi UU Desa. Namun satu tahun jelas bukan waktu yang terlalu pendek untuk merasakan kendala yang dihadapi selama mengimplementasikan undang-undang. Otonomi desa membuat desa harus mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk mengurus keuangan sendiri. Mengurus keuangan bukanlah hal yang mudah. Sekali lagi, jika kita mau belajar dari otonomi daerah sebelumnya, mengurus keuangan justru menjadi hal yang sangat vital karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Jika salah mengelola (mismanagement), maka hidup masyarakat banyak yang jadi pertaruhan.

Tata kelola pemerintahan desa idealnya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Dua pilar yang diharapkan menjadi penopang untuk tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah: akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas artinya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi artinya pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, terbuka, tidak ada yang ditutupi. Jika kedua pilar tersebut dapat ditegakkan, pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Namun ada beberapa tantangan bagi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Pertama, jumlah dana desa yang sangat besar dan kontrol yang terbatas. Untuk tahun 2015 saja, dana desa dialokasikan sebesar Rp 20,7 triliun. Dana sebesar itu dibagi untuk sekitar 74.000 desa di Indonesia. Sementara itu, sumber daya untuk mengontrol penggunaan dana tersebut masih sangat minim. Dari kebutuhan sekitar 40.000 auditor untuk Inspektorat, misalnya, yang tersedia baru sekitar 11.000 orang. Akan sangat sulit untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa jika jumlah pengawas tidak memadai dan jumlah desa yang harus diawasi sangat banyak.

Kedua, kemungkinan terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak di desa. Konflik kepentingan dapat terjadi di desa antara voters (pemilih/masyarakat desa) dengan eksekutif (pemerintah desa/ kepala desa), antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah/pusat, pemerintah desa dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain sebagainya. Dalam konflik kepentingan sangat rentan terjadi kecurangan (fraud) karena beberapa pihak ingin memaksimalkan keuntungan pribadinya. Dana desa kemungkinan tidak terserap secara maksimal untuk membangun desa karena harus ‘dipotong’ beberapa pihak.

Ketiga, sumber daya manusia di desa yang terbatas. Terbatas disini adalah terbatas dalam hal kompetensi dan terbatas dalam hal jumlah. Terbatas kompetensi (skills) diakibatkan karena tingkat pendidikan yang rendah dan terbatas dalam arti jumlah adalah karena banyak anak muda usia produktif di desa banyak memilih untuk pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang dianggap lebih layak. Kondisi keterbatasan kompetensi dapat berbahaya bagi dua hal, pertama kesalahan pengelolaan keuangan desa karena ketidak tahuan (error). Kedua, kondisi ini dapat dimanfaatkan bagi sebagian pihak yang memiliki pengetahuan lebih dari pihak lain untuk ‘mengambil’ uang desa dan dipergunakan bagi kepentingan pribadi (fraud) karena toh pihak lain yang ada di desa memiliki pengetahuan terbatas soal mekanisme keuangan di desa. Terbatas dalam hal jumlah anak muda usia produktif yang mau tetap tinggal di desa juga dapat memunculkan masalah. Anak muda dikenal dinamis, progresif dan mampu berpikir out of the box. Terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan desa dapat lahir dari para anak muda. Terobosan baru tersebut dapat mendukung pengelolaan keuangan desa menjadi lebih akuntabel dan transparan. Sangat disayangkan jika aset yang seharusnya dimiliki desa ini justru pindah ke kota.

Keuangan desa adalah kunci untuk memastikan apakah UU Desa berhasil mencapai tujuannya atau tidak, sehingga harus diberi perhatian lebih. Tahun-tahun ke depan masih akan ada banyak tantangan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Jalan panjang sedang dirintis desa agar menjadi lebih mandiri, sejahtera dan partisipatoris. Semoga desa tidak mengulang sejarah otonomi daerah, bergulat dalam lumpur korupsi karena salah kelola. []

  • Penulis adalah Peneliti Kopkun Institute dan Dosen FE Unsoed
  • Tulisan sudah dimuat sebelumnya di Harian Satelit Post
Short URL: http://bit.ly/1WKfIuF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.