Apa yang Baru di Koperasi?

Oleh: Firdaus Putra, HC.

Pepatah Latin bilang, “Nihil sub sole novum”. Katanya tak ada yang sama sekali baru di bawah matahari. Biasanya itu terlontar saat ada ide baru dan ternyata ada kemiripan dengan sebelumnya. Ya, seperti ironi atau sindiran. Kalau demikian, nampaknya pepatah itu belum cocok disampaikan kepada gerakan koperasi Indonesia. Pasalnya, memang belum ada ide baru yang monumental.

Namun untuk tak mengecilkan makna, boleh jadi apa yang baru di gerakan koperasi adalah pernyataan Menteri Koperasi dan UKM yang akan membubarkan sekitar 62 ribu koperasi papan nama. Bila pembubaran itu terjadi, maka statistik koperasi akan turun dari 200 ribuan menjadi 140 ribuan koperasi. Itu bisa kita sebut baru karena memang butuh keberanian. Secara tersirat ada pengakuan bahwa Kementerian Koperasi belum sukses membangun dan mengembangkan koperasi di tanah air.

Yang mungkin baru lainnya adalah Menteri AAGN Puspayoga menunjuk Hermawan Kertajaya sebagai salah satu staf khususnya. Seperti kita tahu, Hermawan Kertajaya adalah pakar pemasaran yang disegani di Indonesia. Boleh jadi ke depan Menteri menghendaki gaya pemasaran koperasi beda dengan sebelumnya.

Yang (Sudah) Lama

Selain beberapa hal yang sedikit baru itu, yang lama juga masih banyak. Sebutlah saat ini logo koperasi (rebranding zaman Menteri Syarif Hasan) dikembalikan ke logo sebelumnya. Terlihat ada kegamangan untuk menyongsong masa depan. Alih-alih ini memperlihatkan gerakan koperasi tanah air cenderung konservatif. Tak suka perubahan, meski soal logo.

Meski tak bisa dikatakan logo koperasi zaman Menteri Syarif Hasan bagus, namun kebijakan untuk merebranding logo itu tepat. Logo resmi koperasi, yang bulat berisi padi-kapas sebenarnya tak lagi sesuai dengan semangat zaman (zeitgeist). Logo itu tak merangsang inspirasi untuk maju. Bandingkan misalnya dengan “Wonderful Indonesia” yang begitu lemah gemulai dan full color. Tentu logo koperasi tertinggal jauh.

Selain logo, Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) juga terbilang lama. Peringatan Harkopnas isinya seperti biasa, di pusat dan tiap kabupaten menyelenggarakan seremoni. Ironisnya, dengan pidato yang boleh jadi kita bisa tebak pembukaan dan penutupannya. Tak ada yang baru.

Seremoni itu nuansanya sangat khas birokrasi. Padahal koperasi hidup sebagai entitas bisnis dan menghidupi ruang masyarakat sipil (civil society). Seyogyanya tak perlu banyak seremoni-seremoni miskin substansi. Kalau mau, cukuplah sewa papan reklame besar di jalan arteri dan buat iklan layanan masyarakat. Biar beda, isinya harus nyentil dan nendang. Lihatlah kreativitas iklan-iklan rokok yang bikin kita bergumam, “Sialan, bisa aja lho!”.

Terbilang lama juga, kebijakan penyaluran pinjaman untuk koperasi dan UKM melalui Lembaga Pinjaman Dana Bergulir alias LPDB. Rasanya yang ingin dikejar adalah resiko kecil dari penggelontoran pinjaman. Paradigmanya mirip bank swasta. Sebutlah kebijakan agunan 100% (fix asset) dari nilai pengajuan, tentu sangat konservatif dan belum memotong lingkaran setan akses modal koperasi dan UKM .

Ya, salah satu lingkaran setan koperasi dan UKM itu adalah agunan (collateral). Pendekatannya harusnya belajar dari gaya Grameen Bank di Bangladesh. Saat membangun “Bank Orang Miskin” itu, Muhammad Yunus sadar betul lingkaran setan kemiskinan. Makanya dia membalik logika perbankan swasta: Bank karena takut kredit macet cenderung memberi pinjaman ke orang kaya, Grameen Bank ke orang miskin; Bank cenderung menunggu klien, Grameen Bank mendatangi klien dan seterusnya.

Masih paradigma lama adalah pengenaan pajak untuk koperasi dan UKM. Pajak 1% dari omset itu terbilang besar karena dihitung dari omset. Sehingga pemerintah tak melihat apakah dalam setahun koperasi atau UKM laba/ rugi, tetap dikenai pajak. Belum lagi beban pajak lainnya: PPH dan PPN untuk sektor konsumsi. Benar-benar tidak efisien.

Harusnya Menteri Koperasi belajar dari Singapore, koperasi di sana tidak dipajaki. Atau Filipina yang diberikan keringanan pajak oleh pemerintah. Alasannya fundamental, karena koperasi sudah redistributif kepada masyarakat. Redistribusi itu berbentuk manfaat yang diterima langsung oleh para anggota sebagai bagian dari masyarakat dan dana-dana pembangunan wilayah.

Yang lama selanjutnya adalah UU Perkoperasian. Pasca UU No. 17 Tahun 2012 dianulir Mahkamah Konstitusi tahun 2014 lalu, praktis gerakan koperasi memakai UU No. 25 Tahun 1992. Tentu saja paradigmanya masih lama dan tak merangsang koperasi besar dan benar.

Belajar dari judicial review gerakan koperasi terhadap UU No. 17 Tahun 2012, penyusunan UU Perkoperasian yang baru harus melibatkan banyak elemen. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) perlu didengar. Tapi juga perlu untuk menyerap second opinion dari elemen gerakan koperasi lainnya. Bangunlah partisipasi yang lebih substansial, bukan stempel legitimasi belaka. Tentu agar jangan sampai terulang, UU itu di-judicial review gerakan koperasi.

Yang (Harus) Baru

Yang harus baru di gerakan koperasi Indonesia itu pertama adalah soal paradigmanya. Koperasi sebagai entitas bisnis berwatak sosial harus menjangkarkan lebih dalam komitmen sosial dalam bisnisnya. Ini adalah nilai pembeda sekaligus nilai pengada koperasi itu sendiri. Dan fundamental nilai itu adalah dampak sosial (social impact) koperasi.

Dengan jangkar nilai dampak sosial ini, maka koperasi dengan sendirinya akan membangun skala prioritas layanannya. Misalnya saja, koperasi pertama-tama perlu hadir di masyarakat menengah-bawah karena dianggap akan lebih signifikan dampak sosialnya daripada di lapisan lain. Bila meminjam bahasa Nawacita pemerintahan Jokowi, “Membangun dari desa dan pinggiran”. Dan nampaknya Credit Union alias Koperasi Kredit, sukses menerapkan pendekatan ini.

Indikator dampak sosial, akan mengunci nalar bisnis koperasi selalu humanis dan sosialistik. Misalnya, koperasi simpan pinjam yang menerapkan bunga tinggi/ berlipat tentu saja dampak sosialnya lebih rendah di banding sebaliknya. Koperasi harus menyadari betul bahwa laba itu bukan tujuan utama. Bisnis koperasi itu operational at cost sehingga terjangkau, ditambah alokasi untuk pemupukan modal.

Bila anggota berpikir hal yang sama, yakni mengejar laba atawa Sisa Hasil Usaha (SHU), itu juga harus diluruskan. Tren bentuk kemanfaatan koperasi di luar negeri sudah bergeser dari transfer SHU ke harga murah/ diskon atau bunga rendah dan seterusnya. Dengan tiadanya target laba, maka koperasi tak akan terjebak pada nalar kapitalistik: rakus. Sehingga saat Rapat Anggota Tahunan (RAT), forum tak perlu menyepakati target SHU. Sedangkan untuk memotivasi kinerja manajemen, target bergeser kepada efektivitas pelayanan.

Paradigma dampak sosial ini sebenarnya tak sama sekali baru. Ya, betul kata pepatah “Nihil sub sole novum”. Ini sekedar menyegarkan kembali ruh yang boleh jadi mulai luruh di tengah kompetisi pasar. Kedua yang perlu baru adalah peran wadah gerakan koperasi, Dewan Koperasi Indonesia atawa Dekopin.

Dekopin yang karena menggunakan dana APBN pertama-tama harus transparan. Dekopin harus dilihat sebagai lembaga negara bantu yang bertanggungjawab kepada publik. Transparansi yang paling sederhana adalah dengan mempublikasi laporan kinerja dan penggunaan anggaran selama setahun. Hal ini merupakan syarat minimal sehingga publik (baik kalangan koperasi atau bukan) dapat mengetahui kinerjanya. Ini perlu dibangun agar citra Dekopin jadi lembaga publik yang clear and clean.

Selain soal tata kelola yang transparan, Dekopin harus memposisikan dirinya independen dari pemerintah. Dalam kasus UU No. 17 Tahun 2012 kita lihat Dekopin justru pro-pemerintah. Ironisya UU itu justru digugat gerakan koperasi dan dianulir MK. Ini preseden buruk bagi Dekopin sebagai wadah gerakan koperasi di tanah air.

Tentu independensi ini erat kaitannya dengan kepemimpinan. Akan sulit untuk independen bila Ketua Umum Dekopin merangkap sebagai elit partai. Kepentingan politik dan saling sandera/ transaksi peluangnya jadi begitu besar. Ke depan yang harus ada adalah aturan Ketua Umum Dekopin dari unsur aktivis/ praktisi koperasi. Harapannya agar bisa berteriak lantang untuk dan atas nama gerakan koperasi.

Nah terkait dengan domain politik, sedari dulu gerakan koperasi Indonesia netral. Nampaknya paradigma harus dirubah. Gerakan koperasi tak bisa melulu apolitis dan menitipkan aspirasinya pada partai-partai lain di Gedung Senayan. Sebaliknya harus aktif berpolitik dan mempengaruhi kebijakan negara. Maka gerakan koperasi perlu memulai ikhtiar membangun Partai Kooperasi.

Partai Kooperasi ini merupakan wadah aspirasi politik gerakan koperasi. Praktiknya bisa belajar pada Coop Party di Inggris. Di sana partai koperasi berkolaborasi dengan partai buruh dan partai hijau. Ikhtiarnya sudah cukup lama, sejak 1920an. Beberapa wakilnya sudah menduduki kursi di parlemen. Dengan memiliki partai sendiri, tentu aspirasi-aspirasi gerakan koperasi kecil peluang dibajak para broker.

Memang ini adalah wacana baru dalam gerakan koperasi. Namun sebagai eksperimentasi, ini perlu dilakukan sebagai ruang kristalisasi cita-cita politik koperasi. Bila koperasi selalu mencita-citakan tatanan masyarakat yang sosialistik di berbagai sektor kehidupan, tentu politik adalah ruangnya. Soal publik menerima atau tidak, itulah test case pertama yang harus dilakukan.

Apa yang Baru?

Semoga dua-tiga tahun mendatang beberapa ekspektasi di atas ada yang terwujud. Entah pada level paradigma umum koperasi, kebijakan pemerintah, gerakan koperasi atau soal partai kooperasi. Sehingga pada periode selanjutnya bila ditanya apa yang baru dari koperasi, kita bisa menjawab dengan bangga.

Bila di belahan bumi lain gagasan itu sudah ada, kita tinggal mengatakan, “There is nothing new under the sun”. Ya, tak ada sama sekali yang baru di bawah matahari. Kita cuma saling pinjam dan contoh satu sama lain. Maka, contohlah praktik sukses orang/ negeri lain. Tak perlu malu, cukup mau. []

Short URL: http://bit.ly/1KR00Yj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.